JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api ke Mahkamah Konsitusi (MK).
Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menjelaskan, permohonan uji materi tersebut diajukan untuk Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Pasal 1 ayat 1 dalam UU Darurat tersebut mengatur soal kepemilikan senjata api, amunisi, ataupun bahan peledak yang bisa dihukum penjara sementara hingga hukuman mati.
“UU itu harusnya sudah mati kenapa, karena dulu dibuat untuk keperluan berbeda. Karena saat itu masih banyak orang bawa senjata bawa ke dalam negeri, keluarin dari dalam negeri senjata. Tujuannya dulu itu sebenarnya,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2020) malam.
Baca juga: 10 Fakta Sidang Kivlan Zen yang Didakwa Kuasai Senpi Ilegal
Tonin menyebut bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebab, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dibuat sebelum adanya UUD 1945.
“Karena itu, maka kita uji dengan UUD 45 yang sekarang yang sudah perubahan keempat. Sudah enggak cocok lagi," ujar dia.
Menurut dia, UU Darurat tersebut tidak lagi cocok untuk digunakan karena bisa menjerat siapa saja dalam kasus kepemilikan senjata tanpa adanya bukti.
“Siapa saja bisa dikenakan masalah pasal itu, asal kita berkawan dengan orang punya senjata. Atau misalnya saya bilang ingin senjata, sudah bisa kena. Baru ingin aja kena,” kata Tonin.
"UU itu harusnya sudah batal, kalau mau ya disempurnain. Jadi besok-besok tidak lagi orang dikriminalisasi kena pasal itu," tambahnya.
Baca juga: Tanggapi Vonis 1 Tahun Habil, Kivlan Zen: Seperti Dipaksakan, Kasihan
Ikut
