Kivlan Zen Gugat UU Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api ke MK

Kompas.com - 06/05/2020, 08:51 WIB
Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam,  karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam, karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menjelaskan, permohonan uji materi tersebut diajukan untuk Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 1 ayat 1 dalam UU Darurat tersebut mengatur soal kepemilikan senjata api, amunisi, ataupun bahan peledak yang bisa dihukum penjara sementara hingga hukuman mati.

“UU itu harusnya sudah mati kenapa, karena dulu dibuat untuk keperluan berbeda. Karena saat itu masih banyak orang bawa senjata bawa ke dalam negeri, keluarin dari dalam negeri senjata. Tujuannya dulu itu sebenarnya,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2020) malam.

Baca juga: 10 Fakta Sidang Kivlan Zen yang Didakwa Kuasai Senpi Ilegal

Tonin menyebut bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dibuat sebelum adanya UUD 1945.

“Karena itu, maka kita uji dengan UUD 45 yang sekarang yang sudah perubahan keempat. Sudah enggak cocok lagi," ujar dia.

Menurut dia, UU Darurat tersebut tidak lagi cocok untuk digunakan karena bisa menjerat siapa saja dalam kasus kepemilikan senjata tanpa adanya bukti.

“Siapa saja bisa dikenakan masalah pasal itu, asal kita berkawan dengan orang punya senjata. Atau misalnya saya bilang ingin senjata, sudah bisa kena. Baru ingin aja kena,” kata Tonin.

"UU itu harusnya sudah batal, kalau mau ya disempurnain. Jadi besok-besok tidak lagi orang dikriminalisasi kena pasal itu," tambahnya.

Baca juga: Tanggapi Vonis 1 Tahun Habil, Kivlan Zen: Seperti Dipaksakan, Kasihan

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tambah 150 Bus Gratis Urai Kepadatan Penumpang KRL di Stasiun Bogor Besok Pagi

Pemerintah Tambah 150 Bus Gratis Urai Kepadatan Penumpang KRL di Stasiun Bogor Besok Pagi

Megapolitan
Mulai Hari Ini Sekolah di Bekasi Diizinkan Belajar Tatap Muka

Mulai Hari Ini Sekolah di Bekasi Diizinkan Belajar Tatap Muka

Megapolitan
Jakarta Catat Lonjakan Tertinggi, Ini 10 Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak

Jakarta Catat Lonjakan Tertinggi, Ini 10 Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak

Megapolitan
UPDATE Grafik 12 Juli: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE Grafik 12 Juli: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Kronologi Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra, Pengacara Sempat Temui Lurah Grogol Selatan

Kronologi Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra, Pengacara Sempat Temui Lurah Grogol Selatan

Megapolitan
Anies Sebut Reklamasi Ancol untuk Atasi Banjir, KIARA: Alasan Klise

Anies Sebut Reklamasi Ancol untuk Atasi Banjir, KIARA: Alasan Klise

Megapolitan
PSBB Tangsel Kembali Diperpanjang 14 Hari sampai 26 Juli

PSBB Tangsel Kembali Diperpanjang 14 Hari sampai 26 Juli

Megapolitan
Tahun Ajaran Baru Dimulai Besok, Disdik Bogor Larang Sekolah Belajar Tatap Muka

Tahun Ajaran Baru Dimulai Besok, Disdik Bogor Larang Sekolah Belajar Tatap Muka

Megapolitan
Setiap Senin, Stasiun KRL Bogor, Cilebut dan Cikarang Tak Layani Penumpang THB

Setiap Senin, Stasiun KRL Bogor, Cilebut dan Cikarang Tak Layani Penumpang THB

Megapolitan
Jika Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Anies: Kita Semua Bisa Kembali Dalam Rumah

Jika Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Anies: Kita Semua Bisa Kembali Dalam Rumah

Megapolitan
Anies: 66 Persen Kasus Baru Jakarta adalah OTG

Anies: 66 Persen Kasus Baru Jakarta adalah OTG

Megapolitan
Izin Reklamasi Ancol Buat Nasib Pemulihan Teluk Jakarta Tidak Jelas

Izin Reklamasi Ancol Buat Nasib Pemulihan Teluk Jakarta Tidak Jelas

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Penumpang, Jadwal KRL dari Bogor dan Cikarang Ditambah

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Jadwal KRL dari Bogor dan Cikarang Ditambah

Megapolitan
Anies Sebut Persebaran Covid-19  di Jakarta Sebagian Besar Terjadi di Pasar

Anies Sebut Persebaran Covid-19 di Jakarta Sebagian Besar Terjadi di Pasar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X