Kivlan Zen Gugat UU Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api ke MK

Kompas.com - 06/05/2020, 08:51 WIB
Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam,  karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam, karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menjelaskan, permohonan uji materi tersebut diajukan untuk Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 1 ayat 1 dalam UU Darurat tersebut mengatur soal kepemilikan senjata api, amunisi, ataupun bahan peledak yang bisa dihukum penjara sementara hingga hukuman mati.

“UU itu harusnya sudah mati kenapa, karena dulu dibuat untuk keperluan berbeda. Karena saat itu masih banyak orang bawa senjata bawa ke dalam negeri, keluarin dari dalam negeri senjata. Tujuannya dulu itu sebenarnya,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2020) malam.

Baca juga: 10 Fakta Sidang Kivlan Zen yang Didakwa Kuasai Senpi Ilegal

Tonin menyebut bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dibuat sebelum adanya UUD 1945.

“Karena itu, maka kita uji dengan UUD 45 yang sekarang yang sudah perubahan keempat. Sudah enggak cocok lagi," ujar dia.

Menurut dia, UU Darurat tersebut tidak lagi cocok untuk digunakan karena bisa menjerat siapa saja dalam kasus kepemilikan senjata tanpa adanya bukti.

“Siapa saja bisa dikenakan masalah pasal itu, asal kita berkawan dengan orang punya senjata. Atau misalnya saya bilang ingin senjata, sudah bisa kena. Baru ingin aja kena,” kata Tonin.

"UU itu harusnya sudah batal, kalau mau ya disempurnain. Jadi besok-besok tidak lagi orang dikriminalisasi kena pasal itu," tambahnya.

Baca juga: Tanggapi Vonis 1 Tahun Habil, Kivlan Zen: Seperti Dipaksakan, Kasihan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Megapolitan
Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Megapolitan
Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Megapolitan
Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Megapolitan
Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Megapolitan
Wagub DKI: Penjualan Saham Perusahaan Bir Pemenuhan Janji Anies

Wagub DKI: Penjualan Saham Perusahaan Bir Pemenuhan Janji Anies

Megapolitan
Anggota Polisi yang Dibacok Geng Motor Sempat Kejar-kejaran dengan Pelaku

Anggota Polisi yang Dibacok Geng Motor Sempat Kejar-kejaran dengan Pelaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Melandai, tapi Belum Signifikan

Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Melandai, tapi Belum Signifikan

Megapolitan
15 Rumah di Cakung Terbakar, 75 Jiwa Mengungsi

15 Rumah di Cakung Terbakar, 75 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Mantan Anak Buah John Kei Mengaku Pernah Diperintah Bunuh Nus Kei

Mantan Anak Buah John Kei Mengaku Pernah Diperintah Bunuh Nus Kei

Megapolitan
Tembok Pembatas Kali Krukut di Plaza Bisnis Kemang Jebol, Sudin SDA Tangani dengan Bronjong

Tembok Pembatas Kali Krukut di Plaza Bisnis Kemang Jebol, Sudin SDA Tangani dengan Bronjong

Megapolitan
GPBSI Sebut Vaksin Covid-19 Bisa Bikin Masyarakat Kembali Nonton di Bioskop

GPBSI Sebut Vaksin Covid-19 Bisa Bikin Masyarakat Kembali Nonton di Bioskop

Megapolitan
Tembok Plaza Bisnis Kemang Jebol, Sudin SDA Jaksel Sementara Bangun Bronjong Berkawat

Tembok Plaza Bisnis Kemang Jebol, Sudin SDA Jaksel Sementara Bangun Bronjong Berkawat

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Kota Tangerang Capai Rp 130.000 per Kg

Harga Cabai Rawit Merah di Kota Tangerang Capai Rp 130.000 per Kg

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X