Kivlan Zen Gugat UU Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api ke MK

Kompas.com - 06/05/2020, 08:51 WIB
Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam,  karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Dalam nota keberatannya Kivlan meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan atas kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam, karena dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak cermat dan lengkap.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menjelaskan, permohonan uji materi tersebut diajukan untuk Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 1 ayat 1 dalam UU Darurat tersebut mengatur soal kepemilikan senjata api, amunisi, ataupun bahan peledak yang bisa dihukum penjara sementara hingga hukuman mati.

“UU itu harusnya sudah mati kenapa, karena dulu dibuat untuk keperluan berbeda. Karena saat itu masih banyak orang bawa senjata bawa ke dalam negeri, keluarin dari dalam negeri senjata. Tujuannya dulu itu sebenarnya,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2020) malam.

Baca juga: 10 Fakta Sidang Kivlan Zen yang Didakwa Kuasai Senpi Ilegal

Tonin menyebut bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dibuat sebelum adanya UUD 1945.

“Karena itu, maka kita uji dengan UUD 45 yang sekarang yang sudah perubahan keempat. Sudah enggak cocok lagi," ujar dia.

Menurut dia, UU Darurat tersebut tidak lagi cocok untuk digunakan karena bisa menjerat siapa saja dalam kasus kepemilikan senjata tanpa adanya bukti.

“Siapa saja bisa dikenakan masalah pasal itu, asal kita berkawan dengan orang punya senjata. Atau misalnya saya bilang ingin senjata, sudah bisa kena. Baru ingin aja kena,” kata Tonin.

"UU itu harusnya sudah batal, kalau mau ya disempurnain. Jadi besok-besok tidak lagi orang dikriminalisasi kena pasal itu," tambahnya.

Baca juga: Tanggapi Vonis 1 Tahun Habil, Kivlan Zen: Seperti Dipaksakan, Kasihan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Megapolitan
Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Megapolitan
Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Megapolitan
Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Megapolitan
Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Megapolitan
Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Megapolitan
[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Megapolitan
Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Megapolitan
Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X