Untuk Pastikan Masuk Golongan Tarif Bersubsidi, Warga Diminta Cek ID Pelanggan ke PLN

Kompas.com - 06/05/2020, 16:02 WIB
Grafik penggunaan daya dan besar tagihan PLN dari bulan ke bulan Dok. PribadiGrafik penggunaan daya dan besar tagihan PLN dari bulan ke bulan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengimbau masyarakat yang merasa masuk golongan tarif bersubsidi untuk mengecek ID pelanggannya, apabila tidak mendapatkan bantuan keringanan tagihan di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut menanggapi adanya pelanggan yang mengaku golongan tarifnya berubah dari bersubsidi menjadi non-subsidi ketika pemerintah mengadakan program subsidi listrik selama masa pandemi Covid-19.

"Jadi perlu kita cek mana ID Pel-nya tolong di-share ke kami ID pelanggannya, nomor pelanggannya,” ujar General Manager PLN UID Jakarta Raya M Ikhsan Asaad ketika dikonfirmasi, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Terima 2.900 Aduan Pelanggan, PLN Akui Ada Tagihan Listrik yang Keliru

"Dan kita juga perlu tahu sejak kapan tarif dia pindah dari subsidi ke non-subsidi," tambahnya.

Ikhsan menjelaskan bahwa pengecekan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan apakah warga tersebut memang terdaftar sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, yang menentukan suatu pelanggan masuk golongan tarif listrik bersubsidi atau tidak bukanlah PLN, melainkan pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Jadi yang menentukan pelanggan ini subsidi atau tidak itu bukan kami. Itu adalah pemerintah dalam hal ini ada yang namanya TNP2K," ungkapnya.

Baca juga: Bukannya Dapat Diskon, Pelanggan PLN Ini Sebut Golongan Tarifnya Berubah dan Tagihan pun Naik

Ikhsan menjelaskan setiap tahunnya PLN mendapatkan data masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik atau tidak dari TNP2K untuk disurvei.

Survei tersebut dilakukan PLN dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga guna memastikan apakah mereka benar layak mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah.

"Apakah warga ini memang berhak mendapatkan subsidi, itu tentunya melalui survei. Nah data hasil survei itu kami sampaikan lagi ke TNP2K melalui Kementerian ESDM. Ini lho yang sekiranya berhak mendapatkan subsidi, yang ini enggak,” kata Ikhsan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Megapolitan
Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

BrandzView
Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Megapolitan
 Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Main" di Tambang Papua

Megapolitan
Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Megapolitan
Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Megapolitan
Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.