Pemerintah Diminta Buat Payung Hukum Larangan Silaturahim Saat Pandemi

Kompas.com - 06/05/2020, 19:56 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona Shutterstock/Anton27Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo meminta pemerintah membuat rencana penerapan larangan mudik yang bersifat lokal di wilayah Jabodetabek.

Mudik lokal artinya acara silaturahim atau halalbihalal dari satu keluarga ke keluarga lain saat Idul Fitri nanti di wilayah Jabodetabek.

"Pertanyaannya kalau mau dilarang, dilarang pakai apa, bagaimana cara melarang, siapa yang bisa melarang orang bepergian misalnya dari Duren sawit pergi ke rumah saudara di Cipete," kata Sambodo dalam diskusi via online bertema Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran yang disiarkan langsung melalui Zoom, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Warga Diminta Hanya Silaturahim secara Online Saat Lebaran

Pemerintah dan aparat penegak hukum tak punya payung hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar larangan mudik lokal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan 25 Tahun 2020 melarang penduduk di wilayah zona merah Covid-19 untuk mudik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya meminta warga Jakarta untuk hanya bersilaturahim secara daring atau online saat Idul Fitri nanti.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DKI Jakarta Edi Sufaat mengatakan, warga diimbau untuk tidak mendatangi rumah saudara ataupun kerabat meski hanya di Jabodetabek. Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19.

"Silaturahim memang perlu, setidaknya dengan online pun lebih bagus daripada kita kesehatannya terganggu," kata Edi.

Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota pada 22 April 2020 serta Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur 23 April 2020 juga mengimbau agar kegiatan halal bi halal dilakukan via teknologi virtual.

Kendati demikian, pemerintah belum menerbitkan peraturan dan sanksi yang jelas untuk mengantisipasi adanya mudik lokal di dalam zona merah Covid-19, dalam hal ini Jabodetabek.

Tak hanya mudik lokal, Sambodo juga menyinggung tak ada payung hukum yang jelas terkait sanksi bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Mohon juga kalau ada aturan-aturan, mohon tegas misalnya Permenhub (Nomor 25 tahun 2020), tidak ada sanksinya, sanksinya hanya mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, denda Rp 100 juta, kurungan 1 tahun," ujar Sambodo.

"Apa iya kita tega orang enggak pakai masker denda Rp 100 juta, dia harus ditangkap, diperiksa, ditahan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Megapolitan
Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Megapolitan
Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Megapolitan
Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Megapolitan
Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Megapolitan
Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Megapolitan
Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X