Pemerintah Diminta Buat Payung Hukum Larangan Silaturahim Saat Pandemi

Kompas.com - 06/05/2020, 19:56 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona Shutterstock/Anton27Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo meminta pemerintah membuat rencana penerapan larangan mudik yang bersifat lokal di wilayah Jabodetabek.

Mudik lokal artinya acara silaturahim atau halalbihalal dari satu keluarga ke keluarga lain saat Idul Fitri nanti di wilayah Jabodetabek.

"Pertanyaannya kalau mau dilarang, dilarang pakai apa, bagaimana cara melarang, siapa yang bisa melarang orang bepergian misalnya dari Duren sawit pergi ke rumah saudara di Cipete," kata Sambodo dalam diskusi via online bertema Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran yang disiarkan langsung melalui Zoom, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Warga Diminta Hanya Silaturahim secara Online Saat Lebaran

Pemerintah dan aparat penegak hukum tak punya payung hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar larangan mudik lokal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan 25 Tahun 2020 melarang penduduk di wilayah zona merah Covid-19 untuk mudik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya meminta warga Jakarta untuk hanya bersilaturahim secara daring atau online saat Idul Fitri nanti.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DKI Jakarta Edi Sufaat mengatakan, warga diimbau untuk tidak mendatangi rumah saudara ataupun kerabat meski hanya di Jabodetabek. Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19.

"Silaturahim memang perlu, setidaknya dengan online pun lebih bagus daripada kita kesehatannya terganggu," kata Edi.

Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota pada 22 April 2020 serta Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur 23 April 2020 juga mengimbau agar kegiatan halal bi halal dilakukan via teknologi virtual.

Kendati demikian, pemerintah belum menerbitkan peraturan dan sanksi yang jelas untuk mengantisipasi adanya mudik lokal di dalam zona merah Covid-19, dalam hal ini Jabodetabek.

Tak hanya mudik lokal, Sambodo juga menyinggung tak ada payung hukum yang jelas terkait sanksi bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Mohon juga kalau ada aturan-aturan, mohon tegas misalnya Permenhub (Nomor 25 tahun 2020), tidak ada sanksinya, sanksinya hanya mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, denda Rp 100 juta, kurungan 1 tahun," ujar Sambodo.

"Apa iya kita tega orang enggak pakai masker denda Rp 100 juta, dia harus ditangkap, diperiksa, ditahan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Direktur RSUD Depok: Kami Tambah ICU dan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Langsung Penuh Lagi

Direktur RSUD Depok: Kami Tambah ICU dan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Langsung Penuh Lagi

Megapolitan
Suami Nindy Ayunda Miliki Senpi Ilegal Sejak 2018

Suami Nindy Ayunda Miliki Senpi Ilegal Sejak 2018

Megapolitan
RSUD Depok Jajaki Kerja Sama dengan Sekolah Perawat untuk Tangani Covid-19

RSUD Depok Jajaki Kerja Sama dengan Sekolah Perawat untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat dan Lenteng Agung Akan Diuji Coba Pekan Ini

Flyover Tanjung Barat dan Lenteng Agung Akan Diuji Coba Pekan Ini

Megapolitan
Wagub: Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik, Angka Kematian Terus Turun, Kini 1,6 Persen

Wagub: Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik, Angka Kematian Terus Turun, Kini 1,6 Persen

Megapolitan
Polisi: Pelaku Investasi Fiktif Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri, Korban Rugi Rp 39 Miliar

Polisi: Pelaku Investasi Fiktif Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri, Korban Rugi Rp 39 Miliar

Megapolitan
Selama Pandemi, Dinas LH DKI Musnahkan 1,5 Ton Limbah Masker

Selama Pandemi, Dinas LH DKI Musnahkan 1,5 Ton Limbah Masker

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Bekasi: Rawalumbu Jadi Kecamatan dengan Kasus Aktif Terbanyak

Update Covid-19 di Kota Bekasi: Rawalumbu Jadi Kecamatan dengan Kasus Aktif Terbanyak

Megapolitan
Cerita Arif Yahya Pasien Klaster Liburan: Saya Dulu Tidak Percaya Covid-19 Ada

Cerita Arif Yahya Pasien Klaster Liburan: Saya Dulu Tidak Percaya Covid-19 Ada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X