Pemerintah Diminta Buat Payung Hukum Larangan Silaturahim Saat Pandemi

Kompas.com - 06/05/2020, 19:56 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona Shutterstock/Anton27Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo meminta pemerintah membuat rencana penerapan larangan mudik yang bersifat lokal di wilayah Jabodetabek.

Mudik lokal artinya acara silaturahim atau halalbihalal dari satu keluarga ke keluarga lain saat Idul Fitri nanti di wilayah Jabodetabek.

"Pertanyaannya kalau mau dilarang, dilarang pakai apa, bagaimana cara melarang, siapa yang bisa melarang orang bepergian misalnya dari Duren sawit pergi ke rumah saudara di Cipete," kata Sambodo dalam diskusi via online bertema Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran yang disiarkan langsung melalui Zoom, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Warga Diminta Hanya Silaturahim secara Online Saat Lebaran

Pemerintah dan aparat penegak hukum tak punya payung hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar larangan mudik lokal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan 25 Tahun 2020 melarang penduduk di wilayah zona merah Covid-19 untuk mudik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya meminta warga Jakarta untuk hanya bersilaturahim secara daring atau online saat Idul Fitri nanti.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DKI Jakarta Edi Sufaat mengatakan, warga diimbau untuk tidak mendatangi rumah saudara ataupun kerabat meski hanya di Jabodetabek. Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19.

"Silaturahim memang perlu, setidaknya dengan online pun lebih bagus daripada kita kesehatannya terganggu," kata Edi.

Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota pada 22 April 2020 serta Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur 23 April 2020 juga mengimbau agar kegiatan halal bi halal dilakukan via teknologi virtual.

Kendati demikian, pemerintah belum menerbitkan peraturan dan sanksi yang jelas untuk mengantisipasi adanya mudik lokal di dalam zona merah Covid-19, dalam hal ini Jabodetabek.

Tak hanya mudik lokal, Sambodo juga menyinggung tak ada payung hukum yang jelas terkait sanksi bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Mohon juga kalau ada aturan-aturan, mohon tegas misalnya Permenhub (Nomor 25 tahun 2020), tidak ada sanksinya, sanksinya hanya mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, denda Rp 100 juta, kurungan 1 tahun," ujar Sambodo.

"Apa iya kita tega orang enggak pakai masker denda Rp 100 juta, dia harus ditangkap, diperiksa, ditahan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Megapolitan
Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Megapolitan
Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Megapolitan
Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Megapolitan
Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Megapolitan
Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X