BPTJ: Pembatasan Mudik Antarwilayah PSBB Bisa Dilakukan dengan Aturan Pemda

Kompas.com - 06/05/2020, 20:06 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - {embatasan mudik lokal antarwilayah aglomerasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa dilakukan dengan diskresi oleh Pemerintah Daerah. Diskresi yang dimaksud adalah peraturan dari Pemerintah Daerah itu sendiri.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana Banguningsih Pramesti dalam jumpa pers, Rabu (6/5/2020).

Diakui Polana, meski ada aturan memperbolehkan pergerakan aglomerasi antarwilayah PSBB, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan.

Hal itu mengingat belum ada aturan larangan mudik lokal dalam Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: JJ Rizal Minta Pemerintah Gunakan Pendekatan Kultural untuk Cegah Mudik

“Antardalam provinsi wilayah PSBB (mudik atau silahturahmi) di dalam esensi PM 25 memang boleh, tapi itu bisa dibatasi oleh diskresi Pemda sendiri yang melakukan PSBB,” ujar Polana.

Polana mengaku telah membicarakan terkait pembatasan mudik lokal itu dengan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Polana mencontohkan satu keluarga dari Bandung yang hendak bersilahturahmi ke Bogor. Meski dalam satu ruang lingkup PSBB, namun hal ini berpeluang menimbulkan kerumunan.

“Tadi jadi saya sudah bicara dengan Kadishub Jabar, minta pendapat apakah bisa dilakukan peraturan di lingkup daerah,” kata Polana.

Baca juga: Ini Aturan dan Syarat untuk Berpergian Saat Ada Larangan Mudik

"Misalnya pegerakan hanya boleh di aglomerasi jalan PSBB. Contohnya Bandung ke Bogor itu dalam PM 25 boleh ya, karena di lingkungan PSBB, tapi itu kan sama aja dengan mudik ya, itu barangkali esensinya dilarang mudik tapi di wilayah PSBB memang jadinya diskresi pemerintah daerah sendiri,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyarankan adanya pendekatan kultural untuk mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Baik itu dari tokoh masyarakat atau antarkeluarga itu sendiri.

Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk tidak bersilaturahmi dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga tak menimbulkan kerumunan.

“Barangkali penekanan masing-masing keluarga itu penting ya. Ke adik kakak, sesepuh harus dari pendekatan kultural protokol dari masing-masing keluarga sendiri. Mengimbau untuk tidak datang ke rumah. Pencegahannya lebih ke kultural dan melakukan pendekatan-pendekatan yang mau mengunjungi keluarga,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.