Kompas.com - 06/05/2020, 21:13 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona


DEPOK, KOMPAS.com - Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana berharap agar wilayah Jabodetabek satu komando dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Saat ini, seluruh wilayah Jabodetabek memang sudah masuk zona PSBB, namun pelaksanaannya masih berpulang ke masing-masing pemerintah daerah.

Dadang beranggapan, pelaksanaan PSBB di Jabodetabek dalam satu komando penting sebab masing-masing daerah bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan PSBB.

Baca juga: Sama dengan Depok, Pemkot Bekasi Revisi Aturan Sanksi PSBB

Hal itu ia sampaikan dalam forum virtual Institut Studi Transportasi tentang antisipasi mudik lokal yang dibadiri para kepala dinas perhubungan Jabodetabek, Dirlantas Polda Metro Jaya, serta Kepala BPTJ, Rabu (6/5/2020).

"Saat ini disparitas kebijakan yang membuat kita sulit melakukan langkah. Kami ketat, sebelah longgar, kami yang di-bully oleh warga," jelas Dadang memberi contoh.

"Misalnya ada kelonggaran-kelonggaran, tidak hanya di Depok, Bekasi dan Jakarta juga. Ketika kita melarang jumatan di Depok, sebelah jumatan," imbuh dia.

Baca juga: Direvisi, Peraturan PSBB di Depok Kini Dilengkapi Pasal Sanksi, Ini Aturannya

Dadang mengusulkan agar komando PSBB di Jabodetabek dimulai dengan keseragaman dasar hukum.

Setelahnya, komando dipegang secara tunggal oleh pemerintah pusat atau didelegasikan ke salah satu gubernur untuk memimpin PSBB Jabodetabek

Ia menambahkan, evaluasi PSBB penting karena Kota Depok kembali mencatat kenaikan rata-rata pertambahan kasus harian Covid-19 pada PSBB tahap II selama sepekan belakangan.

Padahal, pada PSBB tahap I, rata-rata pertambahan kasus harian Covid-19 di Depok sempat menurun.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Depok 5 Mei: Tambah 5 Kasus Positif, 3 Pasien Sembuh

"Ini perlu keseragaman. Kami khawatir surat edaran wali kota (Depok) dibuat, tapi kabupaten/kota sebelah tidak ada larangan itu," jelas Dadang.

Data terbaru per Selasa (5/5/2020), sudah terdapat 316 kasus positif Covid-19 di Depok, 47 di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 20 lainnya meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung kematian 55 suspect/PDP (pasien dalam pengawasan) yang sejak 18 Maret 2020, tak kunjung dikonfirmasi positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Megapolitan
Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Megapolitan
Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Megapolitan
Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Megapolitan
Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X