Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Penerima Bansos DKI Tahap II Jadi 2 Juta KK, Nelayan hingga Ojol akan Dapat Bantuan

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

"Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies.

Ma'ruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Dapat Bansos dari Pemerintah Pusat

"Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Ma'ruf.

Anies menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat. Rencananya, bantuan diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020.

"Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta," ujar Anies menjawab pertanyaan Ma'ruf.

Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya berarti akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sedangkan 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Baca juga: Dibahas di Rapat DPRD, Penerima Bansos Tahap Dua di Jakarta Disebut Bertambah Jadi 2 Juta KK

Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi juga menyatakan ada sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

Mereka akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi.

Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020).

Janji Anies, warga dapat bantuan sembako tiap pekan

Pemprov DKI Jakarta mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan.

"Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok," kata Anies, 9 April 2020.

Baca juga: Anies: 1,25 Juta Keluarga Akan Dapat Bantuan Sembako Tiap Pekan

Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan. Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto berujar, target penerima bansos tahap pertama sebanyak 1.194.633 KK.

Angka itu didapat setelah Pemprov DKI memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima bantuan Pemprov DKI, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya.

Baca juga: Ini Penyebab Pembagian Beberapa Paket Bansos di Jakarta Sempat Salah Sasaran

"Data ini di-matching-kan oleh Dinas Kependudukan, jangan sampai ada data yang tumpang tindih. Dari data yang sudah dilakukan pemadanan, ditemukan 1.194.633 KK, itu dijadikan basis penyaluran bansos tahap pertama," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Antara foto/Hafidz Mubarak A Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (02/05).

Realisasi bansos DKI, warga baru terima 1 kali bantuan

Tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB. Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9-25 April 2020.