Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Baca juga: Menko PMK Minta Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Sinergi Mendata Penerima Bansos

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir, kemarin.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Sri Mulyani sebut DKI tak lagi punya anggaran

Sementara itu, pada hari yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi Bansos Tak Bisa Tutupi Penurunan Konsumsi Masyarakat

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta yang juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov DKI, Catur Laswanto, di Balairung, Balai Kota, Kamis (5/3/2020)

Penjelasan Pemprov DKI

Dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta kemarin, Catur Laswanto sempat menjelaskan hal yang dikeluhkan Muhadjir.

Menurut Catur, penerima bansos dari Pemprov DKI dan Kemensos bersumber dari basis data yang sama, yakni sebanyak 1.194.633 KK.

Pemprov DKI mengusulkan 1.194.633 KK penerima bansos dari pemda untuk mendapatkan bansos pula dari Kemensos.

"Data Pemprov DKI dan Kemensos adalah sama, itu dulu. Setelah menerima data kami, Kemensos kemudian melakukan cleansing data dari usulan kami. Mereka (warga) yang tercatat penerima PKH (program keluarga harapan) tidak menerima (bansos) itu," kata Catur.

Setelah verifikasi data, Kemensos memutuskan penerima bansos pemerintah pusat di Jakarta sebanyak 947.126 KK.

Dalam rapat tersebut, Catur tidak membahas hal yang disinggung Sri Mulyani soal Pemprov DKI tak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos.

Namun, Catur menyatakan bahwa Pemprov DKI baru mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Catur tidak mengetahui apakah Kemensos akan memberikan bansos kepada 2 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI atau tetap memberikan bansos kepada 947.126 KK untuk periode Mei-Juni 2020.

"Usulan 2 juta harapan kami diterima. Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (kepada 947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD," tutur dia.

Catur juga menyampaikan, anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.

"Berkaitan dengan pertanyaan apakah anggaran cukup, ya kami berharap bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Karena itu, kami concern memberikan bansos di BTT agar semua bansos terpenuhi. Kalau ada jumlah penerima baru, ya sebagai konsekuensinya anggaran juga harus diusulkan," ujar Catur.