APBD DKI Diprediksi Defisit akibat Wabah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 diprediksi defisit akibat pandemi Covid-19.

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, dari APBD senilai Rp 87,95 triliun, pendapatan Pemprov DKI tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp 47 triliun.

Sementara anggaran belanja masih berada di posisi sekitar Rp 51 triliun setelah Pemprov DKI memangkas sejumlah pos belanja.

Baca juga: Anies Sebut APBD DKI Anjlok 53 Persen gara-gara Covid-19

Artinya, anggaran DKI diprediksi defisit sekitar Rp 4 triliun.

"Anggaran Pemprov DKI saat ini sangat-sangat menurun. Dari anggaran semula Rp 87 triliun, tinggal Rp 47 triliun kemungkinan pendapatan, padahal belanja, setelah dipotong-potong, sekitar Rp 51 triliun," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Meskipun APBD DKI merosot, kata Catur, anggaran bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI untuk warga terdampak Covid-19 tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.

Baca juga: Ini Sebaran 12.438 Kasus Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.770 Kasus

"Untuk anggaran bansos, Pemprov DKI termasuk yang terbesar di Indonesia," kata Catur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, APBD tahun 2020 menurun hingga 53 persen gara-gara pandemi Covid-19.

APBD senilai Rp 87,95 triliun itu diprediksi hanya tersisa kurang dari separuhnya.

Anies berujar, banyak kegiatan ekonomi yang terhambat akibat Covid-19. Hal ini berdampak pada anjloknya penerimaan pajak yang menjadi sektor utama pendapatan DKI.

"Ketika kegiatan perekonomian turun, maka pajak yang dibayarkan turun. Ketika pajak yang dibayarkan turun, maka pendapatan Pemprov DKI juga turun," ujar Anies dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar secara online, Kamis (23/4/2020).