Kompas.com - 07/05/2020, 13:14 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deretan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 menjadi sorotan.

Terbaru, pemerintah mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020).

Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek.

Baca juga: Respons Pemerintah Saat Hadapi Covid-19 Kalah Sigap Dibanding Flu Burung

Contoh tadi bukan kali pertama pemerintah terkesan inkonsisten. Mengambil satu contoh lain, seperti beda aturan antarkementerian, soal boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang saat PSBB.

"Hampir semua protap dalam menangani Covid-19 adalah protap yang inkonsisten," ujar pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

"Misalnya, muncul larangan mudik tapi pulang kampung boleh, inkonsisten. Melarang penerbangan domestik, tapi penerbangan internasional boleh. Melarang kedatangan orang (asing), tapi mendatangkan TKA (tenaga kerja asing)," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

"Walaupun akhirnya kedatangan 500.000 TKA dibatalkan, tapi yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi peraturan dan kebijakan."

Ichsanuddin menuding, pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi Covid-19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

"Problemnya adalah soal pendataan lapangan. Akurasi kondisi lapangan itu, dalam bahasa kebijakan, tidak diperoleh oleh pemerintah. Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) sendiri juga punya problem yang sama, buktinya bansosnya berantakan, karena akurasi dan aktualisasi lapangan tidak didapatkan," ungkap dia.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Di samping itu, berbagai kebijakan yang ditelurkan juga kerapkali mengalami kesulitan penerapan di lapangan, karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.280 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Takbir Keliling di Jakbar

1.280 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Takbir Keliling di Jakbar

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 3.474 Penumpang Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 3.474 Penumpang Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Megapolitan
Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Megapolitan
Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Megapolitan
Kapolri Minta Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan terhadap WNA dan WNI yang Masuk

Kapolri Minta Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan terhadap WNA dan WNI yang Masuk

Megapolitan
Masjid Kubah Emas Depok Siap Gelar Shalat Id Besok Pagi, Gerbang Ditutup jika Kapasitas Sudah 50 Persen

Masjid Kubah Emas Depok Siap Gelar Shalat Id Besok Pagi, Gerbang Ditutup jika Kapasitas Sudah 50 Persen

Megapolitan
Walau Dinyatakan Ditutup Sementara, TPU Semper Masih Didatangi Peziarah

Walau Dinyatakan Ditutup Sementara, TPU Semper Masih Didatangi Peziarah

Megapolitan
Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X