Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?

Kompas.com - 08/05/2020, 04:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuai polemik.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.

Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemprov Serahkan Bansos ke Pusat, PSI: Masih Ada Sisa Rp 560 Miliar, Ke Mana?

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

Baca juga: Bansos Tahap 2 Disiapkan Sepenuhnya oleh Perumda Pasar Jaya

Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Bentrokan, Polisi Bakal Tertibkan Atribut Ormas di Tangerang

Cegah Bentrokan, Polisi Bakal Tertibkan Atribut Ormas di Tangerang

Megapolitan
Sejumlah Pemuda Bawa Celurit Sambil Teriak 'Paket' di Cibubur, Ketua RT: Untung Warga Enggak Terpancing

Sejumlah Pemuda Bawa Celurit Sambil Teriak "Paket" di Cibubur, Ketua RT: Untung Warga Enggak Terpancing

Megapolitan
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Ormas PP-FBR di Ciledug

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Ormas PP-FBR di Ciledug

Megapolitan
Bentrokan Antar-ormas Kerap Terjadi di Ciledug, Polisi: Sudah Jadi Kebiasaan Mereka

Bentrokan Antar-ormas Kerap Terjadi di Ciledug, Polisi: Sudah Jadi Kebiasaan Mereka

Megapolitan
RS Polri Akan Periksa Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Besok

RS Polri Akan Periksa Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Besok

Megapolitan
Seorang Perempuan Tewas Tertabrak KRL di Klender

Seorang Perempuan Tewas Tertabrak KRL di Klender

Megapolitan
Rombongan Pemuda Bawa Senjata Tajam Sambil Teriak 'Paket' di Cibubur

Rombongan Pemuda Bawa Senjata Tajam Sambil Teriak "Paket" di Cibubur

Megapolitan
Diduga Kaget karena Letusan Ban, Seorang Pemuda Jatuh dan Tenggelam di Pelabuhan Sunda Kelapa

Diduga Kaget karena Letusan Ban, Seorang Pemuda Jatuh dan Tenggelam di Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Tak Ditahan Polisi

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Tak Ditahan Polisi

Megapolitan
Gas Bocor, 4 Kios di Duren Sawit Hangus Terbakar

Gas Bocor, 4 Kios di Duren Sawit Hangus Terbakar

Megapolitan
Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Diduga Alami Demensia

Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Diduga Alami Demensia

Megapolitan
Diduga Lecehkan Agama, Pria di Bekasi Diamankan Polisi

Diduga Lecehkan Agama, Pria di Bekasi Diamankan Polisi

Megapolitan
Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.