Politisi PDI-P: Sejak Awal Pemprov DKI Salah Perhitungan Bansos Warga Terdampak Covid-19

Kompas.com - 08/05/2020, 10:33 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, kondisi pendanaan DKI Jakarta memang sedang tidak baik-baik saja.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal salah perhitungan soal anggaran untuk penanganan Covid-19 terutama untuk bantuan sosial.

Hal itu terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberikan bantuan sosial untuk 1,1 juta Kepala Keluarga (KK).

Gilbert mengaku tidak bisa membayangkan dampak terhadap warga Jakarta jika lockdown diterapkan di Ibu Kota seperti keinginan Gubernur DKI Jakarta.

"Dana penerimaan APBD saat ini memang sangat sulit, karena ekonomi tidak jalan. Pemprov salah perhitungan. Tidak bisa dibayangkan kalau permintaan lockdown diterapkan sejak awal seperti maunya Anies," ucap Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Gilbert menyoroti pemberian bansos kepada warga terhadap Covid-19 yang hanya dilakukan satu kali selama penerapan PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal sedianya, bansos tersebut diberikan setiap pekan dalam satu bulan sesuai janji Gubernur Anies.

"Karena akhirnya Pemprov hanya mampu menyalurkan satu kali dari seharusnya empat kali. Komunikasi dengan DPRD juga buruk, ini menunjukkan manajemen atau tata pamong yang buruk," kata dia.

Ia curiga, Pemprov DKI memang sudah kekurangan anggaran untuk pemberian bansos kepada masyarakat.

"Sampai rapat kemarin tidak ada dari eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanyakan. Kesan kita memang tidak ada," lanjutnya.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.