Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Kompas.com - 08/05/2020, 11:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak virus corona (Covid-19).

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Baca juga: Politisi PDI-P: Sejak Awal Pemprov DKI Salah Perhitungan Bansos Warga Terdampak Covid-19

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk distribusi bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu minggu.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.

Baca juga: Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X