Anies: DKI Telah Bagi Bansos untuk Isi Kekosongan Sebelum Pusat Salurkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak wabah Covid-19 di Jakarta sejak 9 April lalu. Pembagian bansos itu dilakukan sebelum bansos dari pemerintah pusat turun. 

Anies menyatakan, bansos dalam bentuk paket sembako dibagikan kepada warga miskin dan rentan miskin sehari sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jakarta.

"Pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Sehingga, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anies menjelaskan itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bansos kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Anies mengatakan, pemberian bansos tersebut untuk mengisi kekosongan sebelum adanya distribusi bansos dari pemerintah pusat.

"Kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," kata dia.

Ia lalu menyebutkan sejumlah langkah pelaksanaan distribusi bansos.

Pada 30 Maret 2020, Anies melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang membahas angka penerima bantuan, yakni 1,1 juta orang (dari data yang sudah biasa diberikan bantuan oleh Pemprov) dan 2,6 juta jiwa sebagai penerima tambahan. Jadi, total penerima bansos di Jakarta akan ada 3,7 juta jiwa.

Pada 2 April 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta membahas satuan penerima bansos menyepakati bahwa satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa, tetapi menggunakan satuan kepala keluarga (KK) agar pendistribusian yang lebih efisien dan karena bisa saja satu keluarga terdiri dari beberapa individu penerima bantuan.

"Sejak saat itu, sudah tidak ada lagi pembahasan dengan mengggunakan satuan orang, semua pembahasan adalah berbasis satuan KK," kata Anies.

Pada 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos.

Pada tanggal yang sama, Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta (Gubernur, Pangam, Kapolda, Pangkoarmada 1, Pakoops AU, Danlantamal, Kajati, Kabinda, Kasurgab 1) mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB, yaitu 10 April 2020.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

"Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, pada tanggal 9 April yang dihadiri oleh Mensos dan Menko PMK, kami melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada tanggal 10 April yang akan didahului oleh distribusi bansos ada tanggal 9 April sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB," lanjut Anies.

Dari 9 April hingga 25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 KK di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu minggu.

Anies menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

DKI disebut tak punya dana bansos lagi

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menyatakan, Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Sri Mulyani mengemukakan bahwa Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Kamis.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur Anies terkait penyaluran bansos.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokkan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu.