Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.

Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir, Rabu (6/5/2020).

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.