Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semakin Sedikit, Penerima Bantuan Beras Bulog di Warakas Hanya 8 Keluarga

Kompas.com - 11/05/2020, 16:49 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada awal Mei 2020, hanya 9 keluarga saja di Warakas, Tanjung Priok yang tercatat menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Namun ternyata, carut marut data penerima bantuan sosial itu tak hanya terjadi pada bantuan Kemensos saja.

Jumlah penerima bantuan yang sedikit itu kembali menyusut dalam daftar penerima bantuan beras dari Bulog.

"Beras bulog mau cair lagi, ribuan di kelurahan lain, kami cuma (dapat) delapan (keluarga)," kata Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas, Zaenal saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Hanya 9 Keluarga Tercatat Jadi Penerima Bansos di Warakas, Warga Pertanyakan Data Kemensos

Hal itu membuat warga, tokoh masyarakat, dan pejabat RT/RW Kelurahan Warakas kebingungan.

Adapun, bansos dari Pemerintah Pusat memang diberikan bergantian yaitu berupa sembako dan beras dari Bulog.

Padahal, ketika bansos dari Pemprov DKI lalu, tercatat ada 7.023 keluarga yang menerima bantuan.

Data itu pun sudah ditambah sekitar 8.000 keluarga calon penerima bantuan ketika Pemprov menginstruksikan RT/RW melakukan pendataan ulang warga miskin dam rawan miskin di bulan April lalu.

Warga sudah berupaya menanyakan masalah anomali penerima bansos di Kelurahan Warakas tersebut.

Baca juga: Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

"Awalnya bersama pejabat setempat yaitu dari kelurahan konfirmasi ke Kemensos. Tapi dari Kemensos melemparkan ke Sudin dan Dinas Sosial," ucap Zaenal.

Beberapa tokoh masyarakat kemudian mencoba mengonfirmasikan hal tersebut ke Sudinsos Jakarta Utara dan Dinsos Pemprov DKI.

Namun, hingga saat ini, mereka belum menerima penjelasan terkait mengapa hanya ada sembilan orang penerima bansos di Kelurahan Warakas tersebut.

Zaenal berharap warga di Kelurahan Warakas bisa segera mendapatkan hak mereka atas bansos tersebut karena kondisi perekonomian warga yang sangat sulit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com