Hanya 9 KK yang Terima Bansos di Warakas, Warga Curiga hingga Pengurus RT/RW Tertekan

Kompas.com - 11/05/2020, 20:51 WIB
Warga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIWarga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat RT/RW dan tokoh masyarakat Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara kewalahan menghadapi keluhan warga terkait bantuan sosial mereka yang bermasalah.

Masalah yang dimaksud ialah, hanya ada sembilan keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan sosial di Kelurahan Warakas.

Padahal dalam bansos dr Pemprov DKI, Kelurahan Warakas menerima 7.023 bantuan pada April 2020 lalu.

"Kami sudah lelah menahan masyarakat, kalau kita lepas ini akan jadi ledakan besar yang mungkin bikin rusuh dan sebagainya. Soalnya kan yang terdepan soal ini RT/ RW di sini sini," kata kata Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara Zaenal Arifin saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Semakin Sedikit, Penerima Bantuan Beras Bulog di Warakas Hanya 8 Keluarga

"Akhirnya ada RT yang enggak kuat, mau pergi saja dari wilayahnya. Tekanan yang luar biasa dari masyarakat," ucap Zaenal.

Dugaan-dugaan penggelapan hingga korupsi dituduhkan kepada para pejabat level bawah tersebut mengingat tingginya kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sudah berupaya mengonfirmasi terkait masalah tersebut ke Kementerian Sosial.

Namun, dari Kemensos mengarahkan warga untuk meminta keterangan dari Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Utara.

Baca juga: Hanya 9 Keluarga Tercatat Jadi Penerima Bansos di Warakas, Warga Pertanyakan Data Kemensos

Sudinsos lalu meminta warga untuk menghubungi Dinas Sosial. Tapi, tak ada jawaban yang didapat dari tiga aparat pemerintah tersebut.

LMK Warakas lalu memberi waktu pada Dinsos dan Kemensos DKI 2x24 jam untuk menjelaskan kepada masyarakat permasalahan bansos tersebut.

"Dalam dua hari ini kalau tidak ada penjelasan yang memuaskan masyarakat, kami akan menempuh jalur hukum melalui somasi dan sebagainya," ucap Zaenal.

Sementara itu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengonfirmasikan adanya anomali dalam bansos dari Kemensos tersebut.

Syamsul juga mengatakan, anomali itu hanya terjadi di Kelurahan Warakas.

"Untuk kelurahan lain jumlah bansos yang diterima normal," ucap Syamsul.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang ASN Sudin Perumahan Jakpus Meninggal karena Covid-19

Seorang ASN Sudin Perumahan Jakpus Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Megapolitan
Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Megapolitan
Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Megapolitan
Viral Foto Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Viral Foto Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Megapolitan
Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Megapolitan
RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

Megapolitan
Wajib Tahu, 7 Pembatasan yang Dilakukan di Jakarta untuk Tekan Covid-19

Wajib Tahu, 7 Pembatasan yang Dilakukan di Jakarta untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
Hari Ini, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Bogor Dimulai

Hari Ini, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Bogor Dimulai

Megapolitan
Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

Megapolitan
27 Warga Warakas Terpapar Covid-19 Setelah Hadiri Pesta Pernikahan

27 Warga Warakas Terpapar Covid-19 Setelah Hadiri Pesta Pernikahan

Megapolitan
Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Megapolitan
Hindari Kerumunan, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Hindari Kerumunan, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Megapolitan
Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X