Langgar PSBB, Pengendara di Jakarta Bakal Kena Sanksi Derek hingga Denda Rp 1 Juta

Kompas.com - 11/05/2020, 21:41 WIB
Petugas gabungan dari TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dishub DKI Jakarta melakukan imbauan kepada pengendara mobil dan motor untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2020). Imbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dari TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dishub DKI Jakarta melakukan imbauan kepada pengendara mobil dan motor untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2020). Imbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara mobil, sepeda motor, dan pemilik angkutan umum yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta akan dikenai sanksi denda hingga derek.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Pengendara mobil dengan penumpang melebihi ketentuan 50 persen dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak memakai masker akan dikenai denda minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 1 juta.

Baca juga: Angkut Penumpang Saat PSBB DKI, Ojol Akan Didenda hingga Rp 250.000

Sementara pengendara sepeda motor yang mengangkut penumpang dengan alamat berbeda dan/atau tidak memakai masker akan dikenai denda Rp 100.000 sampai Rp 250.000.

Kemudian, pelaku usaha atau pemilik angkutan umum orang atau barang yang mengangkut penumpang melebihi ketentuan 50 persen dari kapasitas, tidak memakai masker, dan/atau beroperasi di luar waktu yang ditentukan akan dikenai denda Rp 100.000 sampai Rp 500.000.

Selain sanksi denda, ada dua jenis sanksi lain yang bisa dikenai kenapa para pengendara mobil, sepeda motor, dan pemilik angkutan umum tersebut.

Baca juga: Restoran yang Izinkan Makan di Tempat Saat PSBB DKI Terancam Didenda Rp 10 Juta

Sanksi lainnya adalah kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau kendaraannya diderek ke tempat penyimpanan kendaraan di kantor kelurahan atau kecamatan.

Pengendara yang kendaraannya diderek akan mendapat pemberitahuan tertulis dari Satpol PP DKI Jakarta untuk mengambil kendaraannya.

Jika kendaraan yang diderek tidak diambil dalam waktu tiga hari, kendaraan tersebut akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Megapolitan
Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Megapolitan
Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X