Kepada Media Australia, Anies Mengaku Sudah Lacak Covid-19 sejak Januari 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov DKI sudah melacak kasus-kasus potensial terkait Covid-19 sejak Januari 2020.

Kepada dua media asing tersebut, Anies mengaku mulai melakukan sejumlah langkah sejak 6 Januari, setelah mendengar kasus soal virus baru di Wuhan, China.

"Kami mulai mengadakan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta, menginformasikan mereka tentang apa yang saat itu disebut pneumonia Wuhan, saat itu belum disebut Covid," ujar Anies dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

Baca juga: Anies Sebut Jakarta Genting karena Corona hingga Persiapan Formula E Tetap Berjalan

Berdasarkan hasil pantauan Pemprov DKI, kasus yang dicurigai terkait Covid-19 itu terus meningkat.

Namun, Pemprov DKI saat itu tidak diizinkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terkait Covid-19.

"Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional," kata Anies.

"Kemudian laboratorium nasional akan menginformasikan positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa (hasilnya) negatif semua," lanjutnya.

Baca juga: Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Anies akhirnya memutuskan untuk mengumumkan hasil pemantauan yang dilakukan Pemprov DKI kepada publik.

Namun, pernyataan Anies saat itu langsung direspons oleh Kementerian Kesehatan.

"Pada saat itu saya memutuskan untuk bicara kepada publik dan saya katakan kami telah memantau, ini adalah angkanya. Kementerian (Kesehatan) semacam langsung merespons bahwa kami tidak memiliki kasus positif (Covid-19)," ucap Anies.

Berulang kali disampaikan Anies

Anies sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan pernyataan serupa dalam sejumlah rapat maupun konferensi pers dengan media nasional.

Salah satunya saat mengumumkan kegiatan belajar di sekolah dihentikan sementara pada 14 Maret 2020.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini sejak bulan Januari," kata Anies saat itu.

Baca juga: Anies Sebut Sebagian Orang Anggap Enteng Wabah Covid-19

Pada saat melakukan konferensi video dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, 2 April 2020, Anies kembali menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal Januari.

"Ketika sudah mulai muncul masalah di Tiongkok waktu itu, kami di Jakarta langsung membuat langkah berbicara dengan pengelola rumah sakit-rumah sakit di Jakarta. Waktu itu menyosialisasikan tentang gejala-gejala dan menyiapkan agar semua fasilitas kesehatan di Jakarta tahu apa yang harus dikerjakan bila menemukan pasien," ucapnya.

Laporan Anies ke DPR

Sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal Januari juga dijelaskan Anies saat rapat virtual dengan Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, 16 April 2020.

Setelah berkoordinasi dengan rumah sakit di Jakarta, tepatnya pada 22 Januari 2020, kata Anies, Dinas Kesehatan DKI membuka layanan call center dan hotline untuk posko tanggap pneumonia Wuhan.

Sementara pada 29 Januari 2020, Pemprov DKI menggelar rapat pimpinan dengan mengundang pihak Imigrasi dan tim pengawasan orang asing (PORA).

"Kami ingin mengantisipasi orang-orang yang datang dari tempat-tempat di mana di situ ada wabah," kata Anies menjelaskan kepada anggota DPR.

"Selama bulan Februari, kami melakukan monitoring atas orang-orang yang memiliki gejala Covid itu. Angkanya bertambah terus," lanjut dia.

Baca juga: Pergub Baru Anies, Warga Didenda Maksimal Rp 250.000 jika Tak Pakai Masker Saat Keluar Rumah

Kemudian, Anies berujar, pada 1 Maret 2020, Pemprov DKI membentuk Satgas Covid-19 serta mengumumkan ada 115 orang dalam pemantauan (ODP) dan 32 pasien dalam pengawasan (PDP).

Anies juga menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020, isinya menginstruksikan seluruh anak buahnya untuk mulai menangani masalah Covid-19 di Ibu Kota.

Pada 2 Maret 2020, Pemprov DKI membuat kebijakan untuk menjemput orang yang memiliki gejala Covid-19.

Pada hari yang sama, kata Anies, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah Kasus 1 dan Kasus 2 untuk Dua Pasien Positif Corona

Kemudian, pada 4 Maret 2020, Pemprov DKI menetapkan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI melakukan sejumlah langkah itu sejak Januari mengingat Jakarta merupakan gerbang masuknya masyarakat internasional ke Indonesia sehingga ada potensi tinggi penularan Covid-19 di Jakarta.

"Sebenarnya sepanjang Januari, Februari, kami lihat adanya pertumbuhan yang mengkhawatirkan, itulah sebabnya mengapa kami mulai lebih awal," tutur Anies.

Disinggung dalam webinar LIPI

Anies juga menyinggung langkah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal Januari itu saat berbicara dalam webinar yang digelar Pusat Penelitian Politik LIPI, 22 April 2020.

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas persoalan Covid-19.

"Kami berkomunikasi terus, jangan dianggap tidak komunikasi, sangat dekat komunikasi. Dinas Kesehatan kami dengan Kementerian Kesehatan itu reguler dari mulai Januari-Februari itu bertukar informasi terus," ucapnya.

Kasus pertama Covid-19 dalam pantauan DKI

Anies mengklaim, kasus pertama positif Covid-19 yang diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 sebenarnya menjadi salah satu kasus yang telah dipantau Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI menomori setiap kasus yang dipantau.

Anies menyampaikan itu saat berbincang dengan Deddy Corbuzier yang diunggah melalui akun YouTube Deddy pada 27 Maret 2020.

"Bapak Presiden mengumumkan ada dua kasus pertama. Dua kasus itu sesungguhnya terjadinya di Jakarta. KTP-nya adalah KTP Depok, tapi interaksinya terjadinya di Jakarta dan itu adalah case yang sudah dipantau oleh kami semua," tutur Anies.