Kompas.com - 12/05/2020, 16:39 WIB

"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," tulis aturan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR Lebaran secara tepat waktu atau paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri.

Ida menjelaskan, THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Baca juga: Soal THR, Pengusaha Diminta Tidak Manfaatkan Pandemi Covid-19, Pekerja Jangan Memaksa

Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tuturnya.

Kemenaker juga telah meresmikan pembukaan posko layanan konsultasi dan pengaduan THR 2020 secara daring (online) melalui situs resminya.

Posko THR Keagamaan secara online ini akan dilayani selama jam kerja serta sudah dibuka layanan konsultasi dan pengaduan tersebut sejak 11 Mei hingga 31 Mei 2020.

Posko pengaduan THR 2020 dilakukan secara online melalui www.kemnaker.go.id.

"Posko ini akan melayani konsultasi dan pengaduan yang dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh serta tentu saja dimanfaatkan oleh pengusaha," ujar Ida.

"Mulai tanggal 11 Mei hingga 31 Mei 2020, selama jam kerja. Dari jam 8 sampai dengan 15.30," sambung Menaker.

Di daerah, lanjut Ida, Posko THR juga sudah terbentuk. Posko THR Keagamaan tersebut bertugas menerima pengaduan, memantau pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

"Kemenaker juga sudah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020. Jadi kami sudah membentuk sehingga surat edaran berjalan efektif dan tertib sekaligus memuaskan kedua belah pihak, antara pengusaha dan serikat pekerja," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Megapolitan
DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Megapolitan
847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.