Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Hati-hati Terhadap Klaim Penurunan Kasus Covid-19...

Kompas.com - 12/05/2020, 16:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Epidemiolog Iqbal Elyazar menganggap publik sebaiknya berhati-hati menyikapi klaim bahwa kasus Covid-19 telah melambat.

“(Kurva kasus Covid-19) harus menurun bulan depan tidak apa-apa, itu kan target. Tapi klaim bahwa dia turun, itu yang harus kita berhati-hati,” ujar Iqbal dalam sebuah seminar virtual, Selasa (12/5/2020) siang.

Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah mengelabui publik dengan data yang diumumkan setiap hari. Data pemerintah, lanjut Iqbal, sudah bagus dan komprehensif.

Masalahnya, selama ini pemerintah tidak mengacu pada kurva epidemiologis, melainkan sekadar kurva pertambahan kasus harian yang berasal dari pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium ke Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.

Baca juga: Kendaraan Travel Gelap Baru Bisa Diambil Pemiliknya Setelah Sidang Tilang

Padahal, ada perbedaan mendasar antara kurva epidemiologis dengan kurva yang saat ini dipakai pemerintah.

"Membaca fluktuasi ini sulit karena mengandalkan data pelaporan. Laporan hasil laboratorium tidak berhubungan dengan frekuensi jumlah kasus baru, karena tergantung laboratorium, kapan hasil tes Covid-19 dilaporkan,” jelas dia.

"Bisa saja Sabtu (hasilnya) sudah ada. Lalu, karena Minggu libur, dia (laboratorium) kirim Senin. Ada jeda waktu pemeriksaan yang sekarang (menunggu) lumayan lama (hingga keluar hasilnya). Banyak sebab, alat (pemeriksaan) mungkin ada, tapi bahannya tidak ada. Banyak sekali faktor jika kita menggunakan ini untuk menilai kasus sudah turun atau belum,” tambah dia.

Singkatnya, saat pemerintah mengumumkan penurunan/perlambatan kasus Covid-19, penurunan/perlambatan bisa jadi tak mencerminkan keadaan pada tanggal tersebut, melainkan cermin dari situasi beberapa hari sebelumnya.

Baca juga: Pemprov DKI: Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR Harus Dialog dengan Pekerja

Pemerintah seharusnya mengacu pada pertambahan kasus harian Covid-19 versi kurva epidemiologis yang jauh lebih representatif.

Soalnya, kurva epidemiologis dirumuskan berdasarkan tanggal seorang pasien mulai bergejala atau diambil sampelnya untuk diteliti di laboratorium.

Dengan demikian, datanya tidak terganggu oleh kendala-kendala dalam pemeriksaan di laboratorium yang membuat hasilnya kurang representatif.

“Untuk menilai kurvanya turun atau belum, jangan gunakan tanggal pelaporan, tapi tanggal diagnosis. Ini poin pentingnya,” ujar Iqbal.

Data tak meyakinkan karena kapasitas tes Indonesia sangat terbatas.

Di samping itu, kurva yang saat ini dipakai pemerintah juga kurang menggambarkan fakta di lapangan karena kapasitas tes Covid-19 masih sangat terbatas.

Baca juga: Benarkah Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Menurun seperti Klaim Pemerintah?

“Untuk membaca kurva harian, kita butuh jumlah pemeriksaan di situ. Selagi jumlah kasus (diklaim) kecil, kecil, kecil, karena memang tidak diperiksa atau banyak yang belum diperiksa. Misalnya di Nusa Tenggara Timur masih belasan (kasus positif Covid-19). Memang di situ bisa diperiksa berapa banyak (orang)?” tutur Iqbal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com