Putusan Banding, Anies Harus Izinkan Reklamasi Pulau I

Kompas.com - 12/05/2020, 19:04 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta soal pencabutan izin reklamasi Pulau I di tingkat banding.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta diketahui membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pencabutan izin Pulau I, serta mewajibkan Anies mencabut SK tersebut dan menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau I yang diajukan pengembang PT Jaladri Kartika Pakci.

"Menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding," demikian putusan majelis hakim PTTUN dikutip dari situs sipp.ptun-jakarta.go.id, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Majelis hakim PTTUN Jakarta memutuskan perkara tersebut di tingkat banding pada 28 April 2020.

Dengan adanya putusan tersebut, Anies berarti harus mengizinkan reklamasi Pulau I di Teluk Jakarta.

Kilas balik gugatan izin reklamasi

Anies diketahui mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada 2018. Daftar 13 pulau yang dicabut izinnya yakni Pulau A, B, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, dan Q.

Anies mencabut izin 13 pulau itu melalui Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 6 September 2018.

Empat pengembang pulau reklamasi akhirnya menggugat SK tersebut ke PTUN Jakarta.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I

Empat pengembang itu menggugat SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin Pulau H, Pulau F, Pulau I, dan Pulau M.

Pencabutan izin Pulau H digugat oleh PT Taman Harapan Indah. PTUN mengabulkan gugatan pengembang pulau H tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Megapolitan
Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Megapolitan
Pengamat Sebut Ada 'Orkestrasi Massa' di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Pengamat Sebut Ada "Orkestrasi Massa" di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Megapolitan
42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

Megapolitan
55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Megapolitan
Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Megapolitan
Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Megapolitan
Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Megapolitan
Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Megapolitan
Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X