Pilkada Digelar Desember 2020, Tahapan oleh KPU Tangsel Dimulai Juli

Kompas.com - 13/05/2020, 10:56 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan akan menggelar tahapan Pilkada 2020 mulai Juli mendatang.

Ini dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu itu mengatur penundaan Pilkada serentak yang semula dilaksanakan pada September menjadi Desember 2020 atau menyesuaikan situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Polisi Alihkan 5 Jalan di Tangsel Selama PSBB, Ini Alasannya

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan, tahapan yang akan dilakukan pada bulan Juli mendatang mulai dari pelantikan petugas pemungutan suara (PPS) yang sempat tertunda karana pandemi Covid-19.

Seharusnya, pelantikan PPS tersebut berlangsung pada tanggal 22 Maret 2020, lalu.

"Pada bulan Juli itu nanti tahapan yang akan kita lakukan pelantikan PPS yang sempat tertunda," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, tahapan lain seperti seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan kerja Pemutakhiran Data Pemilih juga akan dilakukan.

Tahapan itu dilakukan setelah melantik PPS.

"Setelahnya melakukan kerja pemutakhiran data pemilih. Itu kurang lebih selama 30 hari," ucap Bambang.

Sebelumnya. Perppu itu diteken Preaiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.

Nomenklatur Perppu tersebut, yakni Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan salinan Perppu yang diunggah di website resmi Sekretariat Negara dan dikutip Kompas.com, Selasa (5/5/2020), ada sejumlah pasal yang diubah dan ditambahkan.

Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 2O1 A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara.

Baca juga: PPDB Tangsel Buka Juni, Sekolah yang Pungut Biaya Bakal Kena Sanksi

Ayat 1 pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Namun dalam ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Pemungutan suara bisa digelar setelah bencana non alam berakhir melalui persetujuan KPU, pemerintah dan DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.