Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Longgarkan PSBB, Epidemiolog: Dampaknya Tidak Instan

Kompas.com - 13/05/2020, 14:13 WIB
Kasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok Tribunnews.comKasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Iqbal Elyazar mengatakan, dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap laju penularan Covid-19 tidak terjadi dalam 1-2 hari.

Maka, pemerintah seyogianya tidak terburu-buru melonggarkan PSBB hanya karena kasus Covid-19 terkesan melambat dalam beberapa hari.

"Dampak PSBB tidak bisa dilihat langsung. PSBB hari ini diterapkan, dampaknya tidak besok. Dampaknya 1-2 minggu," jelas Iqbal dalam seminar virtual, Selasa (11/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Terus, PSBB Depok Diperpanjang Lagi 14 Hari

"Beberapa daerah ada yang memperpanjang (PSBB) sampai 3 kali periode karena masih melihat adanya kasus. Ini serba tidak pasti," ia menambahkan.

Sebelumnya, desas-desus pemerintah hendak melonggarkan PSBB menyeruak ke permukaan, dengan diizinkannya kembali moda transportasi umum beroperasi, angkatan kerja di bawah 45 tahun beraktivitas, dan perintah Presiden RI Joko Widodo melakukan simulasi pelonggaran PSBB.

Wacana ini mengemuka karena berdasarkan data harian yang diumumkan pemerintah, ada kesan perlambatan dalam laju penularan Covid-19 dalam beberapa hari.

Iqbal beranggapan, data harian yang diumumkan pemerintah tidak sepenuhnya valid sebagai acuan pelonggaran PSBB.

Pasalnya, data tersebut kemungkinan besar merupakan kumpulan kasus yang dideteksi kurang beberapa hari silam, namun hasil uji laboratoriumnya baru diumumkan.

Singkatnya, data itu tidak menggambarkan situasi riil sebaran Covid-19 saat ini di lapangan, ditambah minimnya kemampuan tes pemerintah.

Jika ingin melihat situasi riil, Iqbal menyebut bahwa pemerintah mesti mengacu pada kurva epidemiologi yang mengandalkan data kapan pasien bergejala dan diambil sampelnya.

Dari data ini, baru kemudian para epidemiolog di bidang pemodelan dapat memperkirakan puncak pandemi dan kapan kasus Covid-19 akan melandai, sebagai acuan bagi kebijakan pemerintah.

"Gunakan kurva epidemik. Harus dikasih tahu jumlah pemeriksaannya. Selagi jumlah kasus kecil, kecil, kecil, karena memang tidak diperiksa atau banyak yang belum diperiksa," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Kejiwaan Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Senen

Polisi Periksa Kejiwaan Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Senen

Megapolitan
Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Megapolitan
Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Megapolitan
Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Megapolitan
Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Megapolitan
Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Megapolitan
Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Megapolitan
2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Megapolitan
Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Megapolitan
56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X