Aturan Baru PSBB Bodebek: Perusahaan yang Langgar Didenda hingga Rp 50 Juta

Kompas.com - 13/05/2020, 16:19 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - PSBB di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok (Bodebek) resmi diperpanjang untuk kali kedua pada Rabu (13/5/2020) hingga Selasa (26/5/2020).

Perpanjangan PSBB dilakukan karena kasus Covid-19 di wilayah Bodebek masih terus bertambah setiap hari.

Untuk membuat pelaksanaan PSBB di wilayah Bodebek lebih tertib, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 berisi ketentuan sanksi bagi pelanggaran PSBB.

Baca juga: Melihat Besarnya Kasus Kematian Suspect Covid-19 yang Tak Diumumkan Pemerintah Pusat

Dalam beleid tersebut, pimpinan perusahaan di wilayah Bodebek yang melanggar ketentuan PSBB dikenakan sanksi penghentian sementara aktivitas hingga denda jutaan rupiah.

Sebagai informasi, terdapat beberapa instansi yang dikecualikan dari kewajiban "meliburkan" pegawai.

Pengecualian pertama, yakni bagi instansi pemerintahan berdasarkan aturan kementerian terkait.

Pengecualian kedua, yakni bagi BUMN atau BUMD yang ambil peran dalam penanganan Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti aturan dari Kementerian atau pemerintah daerah.

Baca juga: Masalah THR Pegawai Swasta: Belum Jelas, Dicicil, hingga Ditunda Desember 2020

Pengecualian ketiga, yakni bagi 11 sektor usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik/industri vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian keempat, yakni bagi organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan sosial.

Kembali soal ketentuan sanksi, pada Pasal 6, setiap pimpinan tempat kerja yang tidak menghentikan aktivitas kerja di kantor/pabrik, padahal perusahaannya tidak dikecualikan boleh beroperasi dikenakan 2 jenis sanksi administratif:

Baca juga: 5 Hal soal Layanan Drive Thru Tes Covid-19 di RSUI Depok

a. Penyegelan kantor/tempat kerja hingga berakhirnya PSBB Bodebek;

b. Denda Rp 5-10 juta.

Selain itu, perusahaan yang diizinkan beroperasi namun tidak melaksanakan protokol pencegahan penularan Covid-19 akan menerima teguran tertulis serta denda Rp 25-50 juta.

Selain mengenakan sanksi bagi perusahaan bandel, Ridwan Kamil juga menerbitkan ketentuan sanksi bagi warga yang tak memakai masker ketika bepergian dan berkerumun, institusi/kegiatan yang tak melaksanakan protokol pencegahan penularan Covid-19, pelanggaran ketentuan berkendara, dan sekolah atau rumah ibadah yang tetap beroperasi mengumpulkan khalayak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tangsel Boleh Gelar Takbiran pada Malam Lebaran, asalkan...

Warga Tangsel Boleh Gelar Takbiran pada Malam Lebaran, asalkan...

Megapolitan
11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan

11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, Polisi Siapkan 17 Check Point

Cegah Takbiran Keliling, Polisi Siapkan 17 Check Point

Megapolitan
Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Megapolitan
Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Megapolitan
Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Megapolitan
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X