Hal yang Boleh dan Tak Boleh Dilakukan Saat Silaturahim Lebaran di Jabodetabek

Kompas.com - 14/05/2020, 14:47 WIB
Ilustrasi virus corona, SARS-CoV-2, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, SARS-CoV-2, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengimbau masyarakat yang hendak melaksanakan mudik lokal atau silaturahim dengan kerabat atau keluarga saat Lebaran di Jabodetabek untuk mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Contoh mudik lokal adalah keluarga yang tinggal di daerah Kalideres, Jakarta Barat mengunjungi kerabat di wilayah Cipete, Jakarta Selatan.

"Mari kita lebih sederhanakan lagi mudik lokal ini dengan istilah silaturahim keluarga. Selama masih mematuhi aturan PSBB, tentu masih kami akan perbolehkan," kata Sambodo kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Mudik Lokal Diperbolehkan asal Ikuti Aturan PSBB

PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) 

Sambodo mengatakan, aturan PSBB harus dipatuhi jika melaksanakan mudik lokal. Warga harus tetap mengenakan masker saat keluar rumah, pengendara motor diperbolehkan berboncengan dengan catatan memiliki alamat yang sama pada kartu identitas.

Pembatasan penumpang pada mobil juga berlaku, yaitu jumlah penumpang tak boleh melebihi 50 persen kapasitas angkut.

Yang tidak boleh dilakukan

Sambodo melarang warga Jabodetabek mudik keluar wilayah Jabodetabek. Semua kendaraan yang hendak keluar wilayah Jakarta akan disuruh putar balik di pos-pos penyekatan.

"Asalkan dia tidak keluar wilayah, artinya enggak bisa apabila mau silaturahim ke Bandung, itu tidak bisa. Dia melanggar area," ujar Sambodo.

Sambodo juga meminta masyarakat menghindari kerumunan lebih dari 5 orang. Aturan physical distancing atau jaga jarak tetap harus dilakukan saat silaturahim ke rumah kerabat.

Selain itu, Sambodo melarang kegiatan open house. Alasannya, kegiatan open house bisa mengundang kerumunan masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Buat Payung Hukum Larangan Silaturahim Saat Pandemi

"Kami juga akan melarang untuk misalnya menggelar open house, mengundang banyak orang. Nanti akan membahayakan semua orang dan tidak ada physical distancing," ungkap Sambodo.

Pemerintah telah melarang warga mudik. Presiden Joko Widodo telah menyatakan hal itu saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka pada 21 April.

Larangan mudik tersebut mulai diberlakukan 24 April pukul 00.00 WIB. Sanksi yang diterapkan adalah polisi akan menyuruh mobil yang membawa pemudik untuk putar arah.

Polisi telah mendirikan 18 pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan guna menyekat kendaraan yang hendak keluar wilayah Jabodetabek.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Megapolitan
M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X