Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

Kompas.com - 14/05/2020, 17:10 WIB
Banyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja ADITYA PRADANA PUTRA/AntaraBanyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat minta pemerintah agar mengkaji ulang program kartu prakerja.

Di tengah pandemi Covid-19, Mirah menilai bahwa program tersebut belum tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut dia, masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan tidak dapat langsung terjun untuk bekerja.

Baca juga: 1 Buruh di Kota Tangerang Positif Covid-19

"Program pra kerja tidak ada hubungannya karena isinya pelatihan. Selesai pelatihan mau kerja di mana?" kata Mirah kepada Kompas.com, Kamis (14/5/2020)

Banyaknya perusahaan yang tutup karena mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pun mengakibatkan minimnya pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah dapat mengganti program tersebut menjadi program bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat dapat menerima bantuan tersebut secara langsung.

"Sedangkan para karyawan banyak yang kena PHK. Ganti saja jadi BLT," kata Mirah.

Mirah mengatakan, sebelumnya serikat buruh sudah mencoba mengikuti program kartu prakerja. Kendati demikian, usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil.

"Anggota ASPEK ada lebih dari 500 orang yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Covid-19, mereka mencoba ikut program kartu pra kerja, satu pun tidak ada yang masuk," imbuh dia.

Mirah pun meminta agar pemerintah dapat menggunakan cara alternatif yang lebih bijak dalam menangani para pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

"Misalnya perusahaan ada yang melakukan PHK, pemerintah seharusnya lihat data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, dari situ kelihatan orang-orang yang di-PHK, lalu (pemerintah) lanjutkan dengan kasih bantuan," tuturnya.

Meski terkendala pandemi Covid-19, Mirah mengaku bahwa ASPEK selalu aktif dalam menyampaikan suara dan apresiasi para buruh.

Alih-alih mengajukan aksi unjuk rasa, serikat buruh ASPEK tetap menyampaikan suaranya menggunakan mekanisme manual seperti surat dan melalui media sosial.

"Mekanisme biasa aksi unjuk rasa tidak bisa lagi kita lakukan, jadi protes keras dan kampanye kita sampaikan langsung melalui surat dan media sosial," kata Mirah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X