Berbeda dengan Permendikbud, DKI Sediakan Kuota 40 Persen untuk Siswa Baru Jalur Zonasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan jalur zonasi penerimaan siswa baru SMP dan SMA sebanyak 40 persen.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memberikan kuota 50 persen untuk jalur zonasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam teleconference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Senin (11/5/2020) lalu.

Baca juga: DKI Jakarta Ubah Seleksi PPDB SMP-SMA 2020

Video teleconference ini diunggah di akun Youtube milik Pemprov DKI.

"Untuk zonasi yang ada dikelurahan 40 persen. Ini juga sama untuk memberikan pemerataan perluasan kepada seluruh kuadran, terutama bagi anak-anak peserta didik dari keluarga tidak mampu dengan kemampuan rendah," ucap Nahdiana seperti dikutip Kompas.com.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, daerah harus memberikan kuota 50 persen untuk sistem zonasi.

Nahdiana pun mengakui kuota Pemprov DKI memang berbeda dengan Permendikbud.

"Ini memang terkesan (berbeda) kalau melihat Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di mana jalur zonasi 50 persen tidak terpenuhi oleh DKI Jakarta. Tapi kalau di total semuanya dari jalur afirmasi dan jalur zonasi, sesungguhnya kita sudah melewati karena jalur afirmasi minimal 15 persen," jelasnya.

Jalur zonasi sendiri merupakan jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang telah tinggal dalam suatu zona sekurang-kurangnya mulai 1 Juni 2019 dan dibuktikan dengan kartu keluarga (KK).

Diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 bakal dilaksanakan pada 15 Juni hingga 9 Juli 2020.

Nahdiana menyebutkan, pendaftaran PPDB tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena bakal dilakukan secara online.

Cara ini diterapkan untuk menghindari kerumunan para calon peserta didik, orang tua murid atau wali murid di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Tahun Ajaran Baru, Pemprov DKI Siapkan 3 Skema Siswa Belajar di Sekolah

"Mekanisme kebijakan PPDB di rumah ini, calon peserta didik bisa melihat mulai dari teknis pendaftaran dan daya tampung secara online. Lalu mendaftarkan diri secara online, dilakukan verifikasi oleh operator atau panita PPDB, melihat seleksi, serta melaporkan diri secara online," kata dia.

Untuk calon peserta didik yang kesulitan mengakses internet, Disdik DKI Jakarta berencana menyiapkan posko-posko di setiap Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah atau kota.

Penyediaan ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.