Kompas.com - 15/05/2020, 15:53 WIB
Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang mudik lokal pada saat Idul Fitri 2020.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, keputusan Pemprov DKI adalah tetap menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di mana orang yang diperbolehkan keluar rumah atau melakukan perjalanan hanya yang kegiatannya dikecualikan.

"Perjalanan yang diperbolehkan hanya perjalanan untuk kegiatan yang dikecualikan. Artinya, kalau mudik otomatis tidak diperbolehkan. Mari sayangi keluarga kita," ucap Syafrin saat dihubungi, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Merasa Salah Sasaran, Warga Pasar Rebo Kaget Dapat Paket Bansos Pemprov DKI

Menurut Syafrin, mudik lokal dilarang karena masih ada beberapa kawasan di Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) yang masih hijau atau bebas Covid-19.

"Contohnya, Kepulauan Seribu. Jika terjadi mudik lokal, bisa jadi apa saudara kita yang ada di pulau? Demikian halnya untuk beberapa kawasan di Jabodetabek, ini yang kami hindari," jelasnya.

Pemprov DKI berpegangan pada aturan-aturan pelaksanaan PSBB, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Pasal 18 ayat 1 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tercantum bahwa semua kegiatan pergerakan orang dan atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

Baca juga: Batik Air Mengaku Angkut Penumpang Lebih dari 50 Persen Kapasitas Angkut

Ia mengimbau agar masyarakat hanya melakukan perjalanan jika memang berhubungan dengan pekerjaan yang dikecualikan atau pemenuhan kebutuhan pokok.

"Jadi kita minta itu untuk lakukan perjalanan untuk hal yang penting. Sama-sama kita jaga saudara kita agar tidak terpapar Covid-19. Tentu dengan berdisiplin dalam PSBB, kita harapkan PSBB tidak diperpanjang dan situasinya tetap normal," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Megapolitan
Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Megapolitan
Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Megapolitan
Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Megapolitan
Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X