Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, masih ada warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan sosial tetapi belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Muhadjir pun meminta agar warga miskin tersebut dimasukkan ke dalam DTKS sedangkan warga yang sudah mampu dikeluarkan dari DTKS.

"Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah Covid-19 selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular," kata Muhadjir dalam siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

"Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial," lanjut Muhadjir.

Muhadjir menyampaikan hal itu setelah meninjau penyaluran bantuan sosial (bansos) Presiden di RW 08 dan RW 05, Desa Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Muhadjir menceritakan, dalam peninjauan itu ia masih menemukan warga miskin yang belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bansos yang jumlahnya sangat banyak.

"Karena jumlah penerimanya banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta kepala keluarga seluruh Indonesia yang menerima. Dari 54 juta kepala keluarga, pasti ada 1 atau 2 keluarga yang tidak tepat sasaran. Itu mohon dimaklumi," kata Muhadjir.

Ia memastikan proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat, sesuai usulan RT/RW.

Muhadjir menambahkan, Kemendes PDTT dan Kemensos juga akan membuat kebijakan setiap penerima datanya akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik untuk memastikan ketepatan sasaran.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

"Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima, sehingga kalau ada kepala desa yang mau main-main tidak akan bisa," ujar dia.