Warga Jabodetabek Tak Terkena Izin Keluar Masuk Jakarta, asalkan...

Kompas.com - 16/05/2020, 11:40 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan masa sosialisasi penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua hari yaitu 8-9 April 2020 sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh pada 10 April 2020. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYSejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan masa sosialisasi penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua hari yaitu 8-9 April 2020 sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh pada 10 April 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) tak terkena larangan keluar masuk Jakarta.

Keleluasaan tersebut bisa didapatkan dengan syarat warga bersangkutan memiliki e-KTP Jabodetabek. Hal ini juga berlaku bagi orang asing, tetapi memiliki e-KTP atau izin tinggal tetap atau terbatas.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Baca juga: Anies Terbitkan Pergub, Warga di Jakarta Dilarang Keluar Jabodetabek

Untuk warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang mau masuk ke Jakarta pun diperbolehan dengan syarat yang sama, yakni memiliki e-KTP Jabodetabek.

Hal yang tidak diperbolehkan adalah melakukan mudik keluar Jabodetabek jika tidak berkepentingan.

Hal ini juga sesuai dengan Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca juga: Permenhub 18/2020 Disebut Bikin Masyarakat Bingung, Ini Sebabnya...

Di mana masyarakat dilarang mudik kecuali memiliki kriteria tertentu atau sektor yang dikecualikan, yaitu:

a. Seluruh kantor atau instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait,

b. Kantor Perwakilan Negara Asing danatau Organisasi Internasional,

c. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat,

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

Megapolitan
Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Megapolitan
Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Megapolitan
Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Megapolitan
44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

Megapolitan
Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Megapolitan
Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Megapolitan
Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X