Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Anggaran Belanja Lahan Rp 720 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/05/2020, 13:07 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Jumat (3/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Jumat (3/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku kaget karena mendapat laporan dari Komisi C mengenai masih adanya anggaran yang konsumtif.

Anggaran tersebut merupakan anggaran pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 720 miliar.

"Saya kaget juga, kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini. Bayangin, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," ucap Prasetio saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Redupkan Lampu Jalan, Pemprov DKI Hemat Anggaran Rp 675 Juta Per Bulan

Belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI, yakni pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) hutan di Wilayah DKI Jakarta.

Juga pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Dalam Surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tertanggal 20 April 2020 tentang Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020, anggaran untuk pengadaan panah untuk RTH di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 400 miliar.

Lalu anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 25.940 juta sehingga menjadi Rp 374.059 miliar.

Sementara, anggaran penetapan pengadaan tanah Bina Marga di Provinsi Jakarta sebesar Rp 577.470 miliar. Kemudian dikurangi sebesar Rp 230.988 miliar sehingga menjadi Rp 346.482 miliar.

Padahal menurut Prasetio, sebelumnya anggaran tersebut sudah diusulkan untuk dinolkan atau dihilangkan. Kemudian anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dinolkan. Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter mengaku pembelian lahan tersebut tidak terlalu penting di saat seperti ini.

"Sekarang ini ada kepentingan yg lebih besar dari pada pembelian tanah untuk RTH. Padahal masih banyak tanah yang dimiliki Dinas Pertamanan, karena hampir tiap tahun beli lahan, itu saja tidak dimaksimalkan," kata Jupiter.

Politisi Partai Nasdem ini pun mengatakan bakal kembali membahas anggaran tersebut saat rapat di Komisi C pada Selasa (19/5/2020) nanti.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X