DPRD Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Pembelian Lahan Rp 720 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/05/2020, 14:22 WIB
Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menganggarkan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp 720 miliar.

Anggaran ini masuk dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI dengan program pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 374,059 miliar serta pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp 346,482 miliar.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Anggaran Belanja Lahan Rp 720 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

Meski telah dipangkas, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa kurang etis jika pengadaan lahan tetap dianggarkan.

Untuk itu, Komisi C meminta anggaran tersebut dinolkan dan dialokasi untuk penanganan Covid-19 sejak beberapa waktu lalu.

"Waktu itu kita pernah rapat sama Ketua DPRD dan Sekda di ruangan Sekda di Balai Kota. Kita sampaikan untuk pembelian lahan kita nolkan, tidak ada anggaran. Karena kita ingin fokus untuk penanganan covid-19 ini, ini harus segera berakhir. Ternyata masih dianggarkan," ucap Anggota Komisi C DPRD DKI Jupiter, saat dihubungi Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Redupkan Lampu Jalan, Pemprov DKI Hemat Anggaran Rp 675 Juta Per Bulan

Penganggaran tersebut diketahui oleh DPRD DKI saat rapat pembahasan kegiatan SKPD atau UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020, Jumat (15/5/2020) kemarin.

"Rapatnya tanggal 15 Mei kemarin. Ketahuan belum dinolkan. Makanya ketua DPRD juga meradang, kami dari DPRD inisiatif menghibahkan sebesar Rp 256 miliar untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Menurut Jupiter, anggaran ini tidak penting di tengah kondisi seperti sekarang ini karena cukup besar dan bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Ia heran mengapa Kepala Dinas Pertamanan Hutan Kota serta Kepala Dinas Bina Marga masih belum menghapus anggaran ini.

"Kepala dinas malah mengajukan anggaran untuk pembelian tanah ruang terbuka hijau. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yg lebih besar dari pada pembelian tanah untuk RTH. Padahal masih banyak tanah yang dimiliki Dinas Pertamanan, karena hampir tiap tahun beli lahan, itu saja tidak dimaksimalkan," kata Jupiter.

DPRD DKI Jakarta pun bakal membahas kembali anggaran ini di Komisi C pada Selasa (19/5/2020) nanti.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Megapolitan
Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Megapolitan
Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X