DPRD Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Pembelian Lahan Rp 720 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/05/2020, 14:22 WIB
Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menganggarkan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp 720 miliar.

Anggaran ini masuk dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI dengan program pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 374,059 miliar serta pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp 346,482 miliar.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Anggaran Belanja Lahan Rp 720 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

Meski telah dipangkas, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa kurang etis jika pengadaan lahan tetap dianggarkan.

Untuk itu, Komisi C meminta anggaran tersebut dinolkan dan dialokasi untuk penanganan Covid-19 sejak beberapa waktu lalu.

"Waktu itu kita pernah rapat sama Ketua DPRD dan Sekda di ruangan Sekda di Balai Kota. Kita sampaikan untuk pembelian lahan kita nolkan, tidak ada anggaran. Karena kita ingin fokus untuk penanganan covid-19 ini, ini harus segera berakhir. Ternyata masih dianggarkan," ucap Anggota Komisi C DPRD DKI Jupiter, saat dihubungi Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Redupkan Lampu Jalan, Pemprov DKI Hemat Anggaran Rp 675 Juta Per Bulan

Penganggaran tersebut diketahui oleh DPRD DKI saat rapat pembahasan kegiatan SKPD atau UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020, Jumat (15/5/2020) kemarin.

"Rapatnya tanggal 15 Mei kemarin. Ketahuan belum dinolkan. Makanya ketua DPRD juga meradang, kami dari DPRD inisiatif menghibahkan sebesar Rp 256 miliar untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Menurut Jupiter, anggaran ini tidak penting di tengah kondisi seperti sekarang ini karena cukup besar dan bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Ia heran mengapa Kepala Dinas Pertamanan Hutan Kota serta Kepala Dinas Bina Marga masih belum menghapus anggaran ini.

"Kepala dinas malah mengajukan anggaran untuk pembelian tanah ruang terbuka hijau. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yg lebih besar dari pada pembelian tanah untuk RTH. Padahal masih banyak tanah yang dimiliki Dinas Pertamanan, karena hampir tiap tahun beli lahan, itu saja tidak dimaksimalkan," kata Jupiter.

DPRD DKI Jakarta pun bakal membahas kembali anggaran ini di Komisi C pada Selasa (19/5/2020) nanti.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Megapolitan
Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Megapolitan
90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Megapolitan
Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Megapolitan
Dua Jambret di JPO Kalideres Mengaku Mencuri untuk Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

Dua Jambret di JPO Kalideres Mengaku Mencuri untuk Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
8 Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke Pihak Keluarga Hari Ini

8 Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke Pihak Keluarga Hari Ini

Megapolitan
Marak Hasil Tes Palsu, Mulai Februari Syarat Surat Covid-19 bagi Penumpang Pesawat Diperketat

Marak Hasil Tes Palsu, Mulai Februari Syarat Surat Covid-19 bagi Penumpang Pesawat Diperketat

Megapolitan
5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini

5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Gaji Tertinggi Rp 23 Juta

Pemprov DKI Buka Lowongan Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Gaji Tertinggi Rp 23 Juta

Megapolitan
Rumah untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta Harus Penuhi 16 Kriteria Ini

Rumah untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta Harus Penuhi 16 Kriteria Ini

Megapolitan
Hari Ke-10, Total 310 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Dievakuasi

Hari Ke-10, Total 310 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Dievakuasi

Megapolitan
Dilantik Jadi Sekda DKI, Marullah: Penanganan Covid-19 Menjadi Prioritas

Dilantik Jadi Sekda DKI, Marullah: Penanganan Covid-19 Menjadi Prioritas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X