Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/05/2020, 15:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh Handa S Abidin, SH, LLM, PhD*

PADA tanggal 16 April 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, dan Cianjur (Perpres Jabodetabek-Punjur) mulai berlaku.

Pada peraturan presiden tersebut, pembangkitan tenaga listrik masuk pada klasifikasi sistem
jaringan energi (Pasal 23 huruf b Perpres Jabodetabek-Punjur) yang merupakan bagian dari
rencana sistem jaringan prasarana pada rencana struktur ruang (Pasal 19 ayat (3) Perpres
Jabodetabek-Punjur).

Pada Pasal 42 ayat (1) Perpres Jabodetabek-Punjur dinyatakan: “Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi
masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang”.

Baca juga: Masyarakat Tak Dilibatkan dalam Penataan Jabodetabek-Punjur

Walaupun terdapat kata-kata “berbagai jenis energi” pada Pasal 42 ayat (1) Perpres Jabodetabek-Punjur tersebut, namun demikian pada kenyataannya hadirnya energi ramah iklim pada peraturan presiden tersebut masih lemah.

Misalnya, dari 11 pembangkitan tenaga listrik yang merupakan sistem jaringan energi yang juga mendukung energi di Pulau Sumatera, hanya terdapat 3 pembangkitan listrik yang ramah iklim, yaitu 2 pembangkitan listrik tenaga panas bumi dan 1 pembangkitan listrik tenaga air (Pasal 42 ayat (2) huruf b dan ayat (5) Perpres Jabodetabek-Punjur).

Sisanya bersumber dari energi yang tidak ramah terhadap iklim, yaitu berasal dari gas dan uap (6 pembangkitan), uap (1 pembangkitan), dan diesel (1 pembangkitan) (Pasal 42 ayat (2) huruf b dan ayat (5) Perpres Jabodetabek-Punjur).

Perpres Jabodetabek-Punjur juga membuka ruang bagi pembangkitan yang berasal dari sampah dan energi lain (Pasal 42 ayat (10) dan ayat (11) Perpres Jabodetabek-Punjur).

Untuk energi dari sampah, Jeff Seadon, Dosen Auckland University of Technology, termasuk yang tidak menganjurkannya karena alasan yaitu salah satunya energi dari sampah juga memiliki dampak buruk terhadap lingkungan (Theconversation.com, 11 Desember 2019).

Baca juga: Pengembangan Jabodetabek-Punjur Perlu Badan Koordinasi yang Kuat

Untuk energi lain juga disebut pada Pasal 42 ayat (11) Perpres Jabodetabek-Punjur, namun sangat disayangkan pengaturannya dikembalikan pada peraturan perundang-undangan lain dan tidak dikembangkan secara khusus dan detail untuk energi ramah iklim.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Megapolitan
Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Megapolitan
Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Megapolitan
Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi 'All The Best'

Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi "All The Best"

Megapolitan
7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

Megapolitan
Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Megapolitan
Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Megapolitan
Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Megapolitan
PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

Megapolitan
Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Megapolitan
Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Megapolitan
Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.