Surati Wali Kota, TNI-Polri, hingga DPRD, Bawaslu Depok Ingatkan Tak Politisasi Bansos

Kompas.com - 17/05/2020, 07:49 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).
|

DEPOK, KOMPAS.com - Khawatir ada politisasi dalam pembagian bantuan sosial ( bansos), Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Depok menyurati wali kota hingga DPRD.

"Kami sudah kirim ke wali kota, sekda dan jajaran PNS, TNI dan Polri, serta DPRD," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Luli menyampaikan, pemberian surat tersebut mengantisipasi adanya politisasi bansos pada masa pandemi Covid-19 untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020.

Baca juga: Jokowi Harap Masyarakat Tanya soal Bansos ke RT, RW, dan Kepala Desa

Menurut dia, kasus politisasi pembagian bansos dari pemerintah telah terjadi di sejumlah daerah lain sehingga tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Kota Depok.

"Untuk itu kami melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19," ujar dia. 

Luli mengatakan, lewat surat itu, pihaknya meminta kepada wali kota dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan pembagian bansos dari pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun politik.

Penyalahgunaan bantuan tersebut, menurut dia, mencederai rasa kemanusiaan di tengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah di atas namakan dirinya atau dilabeli untuk kepentingan politik," ucap Luli.

Adapun surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berangkat dari hal itu, kata Luli, Bawaslu mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

Sebab, bantuan penanggulangan Covid-19 itu rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

"Kami menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas," kata Luli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Megapolitan
UPDATE Covid-19:  Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

UPDATE Covid-19: Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

Megapolitan
Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Megapolitan
Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Megapolitan
Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Megapolitan
Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Megapolitan
Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Megapolitan
90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Megapolitan
Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X