Surati Wali Kota, TNI-Polri, hingga DPRD, Bawaslu Depok Ingatkan Tak Politisasi Bansos

Kompas.com - 17/05/2020, 07:49 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).
|

DEPOK, KOMPAS.com - Khawatir ada politisasi dalam pembagian bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyurati wali kota hingga DPRD.

"Kami sudah kirim ke wali kota, sekda dan jajaran PNS, TNI dan Polri, serta DPRD," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Luli menyampaikan, pemberian surat tersebut mengantisipasi adanya politisasi bansos pada masa pandemi Covid-19 untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Baca juga: Jokowi Harap Masyarakat Tanya soal Bansos ke RT, RW, dan Kepala Desa

Menurut dia, kasus politisasi pembagian bansos dari pemerintah telah terjadi di sejumlah daerah lain sehingga tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Kota Depok.

"Untuk itu kami melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19," ujar dia. 

Luli mengatakan, lewat surat itu, pihaknya meminta kepada wali kota dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan pembagian bansos dari pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun politik.

Penyalahgunaan bantuan tersebut, menurut dia, mencederai rasa kemanusiaan di tengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah di atas namakan dirinya atau dilabeli untuk kepentingan politik," ucap Luli.

Adapun surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berangkat dari hal itu, kata Luli, Bawaslu mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

Sebab, bantuan penanggulangan Covid-19 itu rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

"Kami menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas," kata Luli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Megapolitan
Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Megapolitan
Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Megapolitan
Penjambret di Jagakarsa Berstatus Pelajar, Beraksi untuk Bayar Utang

Penjambret di Jagakarsa Berstatus Pelajar, Beraksi untuk Bayar Utang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Tercatat 76.942 Pergerakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Berakhir, Tercatat 76.942 Pergerakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Marak Mudik Pasca Lebaran, Terminal dan Stasiun Dipadati Calon Penumpang

Marak Mudik Pasca Lebaran, Terminal dan Stasiun Dipadati Calon Penumpang

Megapolitan
UPDATE 18 Mei: Bertambah 291 Kasus Baru di Jakarta, Pasien Aktif 7.433

UPDATE 18 Mei: Bertambah 291 Kasus Baru di Jakarta, Pasien Aktif 7.433

Megapolitan
Polisi Tangkap Penjambret di Jagakarsa yang Aksinya Viral di Medsos

Polisi Tangkap Penjambret di Jagakarsa yang Aksinya Viral di Medsos

Megapolitan
Kadin DKI Jakarta: 22.000 Perusahaan Telah Daftar Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Kadin DKI Jakarta: 22.000 Perusahaan Telah Daftar Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
Libur Lebaran Selesai, Transjakarta Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Libur Lebaran Selesai, Transjakarta Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X