Kompas.com - 17/05/2020, 10:29 WIB
Lalu lintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan serangkaian aturan bagi warga yang ingin keluar-masuk Jakarta selama pandemi Covid-19.

Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan ini sudah berlaku sejak Kamis (14/5/2020) lalu.

Ada sejumlah aturan yang harus dicermati baik warga ber-KTP DKI Jakarta, pendatang, ataupun warga asing yang tinggal di Ibu Kota.

Baca juga: Ketat, Begini Syarat Mendapatkan Izin Masuk ke DKI Jakarta

Kompas.com merangkum aturan-aturan yang tertera dalam Pergub tersebut:

1. Warga dilarang keluar atau masuk Jakarta

Selama pandemi Covid-19 ini, warga dilarang untuk masuk ataupun meninggalkan kawasan Ibu Kota.

Ini tertuang dalam Pasal 4 Pergub tersebut.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, jika ia berasal dari Jakarta, akan diarahkan kembali ke tempat asalnya.

Sementara itu, jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, ia diarahkan untuk kembali ke tempat asal atau dikarantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

2. Mereka yang dikecualikan 

Larangan melakukan kegiatan berpergian keluar masuk Provinsi DKI Jakarta tidak berlaku bagi orang yang memiliki KTP Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP, izin tinggal tetap, atau izin tinggal terbatas Jabodetabek.

Baca juga: Warga Jabodetabek Tak Terkena Izin Keluar Masuk Jakarta, asalkan...

Ada juga pengecualian terhadap pihak-pihak berikut ini:

a. Pimpinan lembaga tinggi negara;

b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional sesuai ketentuan hukum internasional;

c. Anggota TNI dan kepolisian;

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Megapolitan
Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Megapolitan
Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Megapolitan
Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Megapolitan
Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Megapolitan
Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Megapolitan
Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Megapolitan
Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Megapolitan
Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Megapolitan
Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Megapolitan
Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Megapolitan
Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X