Pemprov DKI Diminta Bersiap Terapkan Relaksasi PSBB dengan Protokol Kesehatan Lebih Ketat

Kompas.com - 18/05/2020, 09:50 WIB
Pemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020) DOKUMEN PRIBADIPemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bersiap menerapkan relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mulai menyusun strategi saat relaksasi PSBB diterapkan nanti.

"Pemprov DKI Jakarta sudah harus siap dalam hal relaksasi PSBB, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dibanding pada PSBB sekarang," ucap Jhonny saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi soal Relaksasi Operasional Transportasi Umum

Menurut dia, PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan hingga buruh.

Belum lagi anggaran milik pemerintah yang tak selamanya bisa menjamin bantuan terhadap rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Tapi, sudah tahu belum kalau semua bidang ekonomi enggak jalan, haduh kita enggak kuat. Orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang menyangkut urusan perut. Kalau lapar bisa kenyang sendiri enggak ada makan? Saya menginginkan siap-siap untuk relaksasi, bukan harus sekarang, nanti sesudah Lebaran ini kita siapkan," kata dia.

Sekretaris Komisi C ini menuturkan, dari sisi kesehatan, Covid-19 perlu diantisipasi dan dicegah. Namun, di satu sisi, perekonomian juga tidak bisa dibiarkan jatuh.

Baca juga: Bandara Soetta Padat, DPR Minta Pemerintah Hentikan Relaksasi PSBB di Bandara

Ia pun tak yakin jika Pemprov DKI benar-benar menegakkan sanksi PSBB. Pasalnya, di lapangan masih sangat banyak warga yang melanggar.

"Kita juga sepakat bicara kesehatan, tapi sisi lain juga harus dipertimbangkan. Kenapa saya katakan? Peningkatan di Jakarta ini artinya belum ada penurunan, belum landai karena memang penegakan aturan itu tidak tegas. Nah, kalau ekonomi gimana? Mau bangkrut kita?" tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

Baca juga: Mahfud MD Dukung Polisi Terapkan Sanksi Kreatif bagi Pelanggar PSBB

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya: Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya: Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Megapolitan
Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Megapolitan
Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Megapolitan
45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

Megapolitan
Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.