Pemprov DKI Diminta Bersiap Terapkan Relaksasi PSBB dengan Protokol Kesehatan Lebih Ketat

Kompas.com - 18/05/2020, 09:50 WIB
Pemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020) DOKUMEN PRIBADIPemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bersiap menerapkan relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mulai menyusun strategi saat relaksasi PSBB diterapkan nanti.

"Pemprov DKI Jakarta sudah harus siap dalam hal relaksasi PSBB, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dibanding pada PSBB sekarang," ucap Jhonny saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi soal Relaksasi Operasional Transportasi Umum

Menurut dia, PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan hingga buruh.

Belum lagi anggaran milik pemerintah yang tak selamanya bisa menjamin bantuan terhadap rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Tapi, sudah tahu belum kalau semua bidang ekonomi enggak jalan, haduh kita enggak kuat. Orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang menyangkut urusan perut. Kalau lapar bisa kenyang sendiri enggak ada makan? Saya menginginkan siap-siap untuk relaksasi, bukan harus sekarang, nanti sesudah Lebaran ini kita siapkan," kata dia.

Sekretaris Komisi C ini menuturkan, dari sisi kesehatan, Covid-19 perlu diantisipasi dan dicegah. Namun, di satu sisi, perekonomian juga tidak bisa dibiarkan jatuh.

Baca juga: Bandara Soetta Padat, DPR Minta Pemerintah Hentikan Relaksasi PSBB di Bandara

Ia pun tak yakin jika Pemprov DKI benar-benar menegakkan sanksi PSBB. Pasalnya, di lapangan masih sangat banyak warga yang melanggar.

"Kita juga sepakat bicara kesehatan, tapi sisi lain juga harus dipertimbangkan. Kenapa saya katakan? Peningkatan di Jakarta ini artinya belum ada penurunan, belum landai karena memang penegakan aturan itu tidak tegas. Nah, kalau ekonomi gimana? Mau bangkrut kita?" tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

Baca juga: Mahfud MD Dukung Polisi Terapkan Sanksi Kreatif bagi Pelanggar PSBB

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud, seperti dilansir Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5/2020), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Ada daerah yang menerapkan PSBB dengan ketat, sampai masyarakat pun sulit bergerak hingga sulit mencari uang.

Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Megapolitan
KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Megapolitan
Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Megapolitan
Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Megapolitan
Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Megapolitan
Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Megapolitan
Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Megapolitan
APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.