Jakarta Bersiap New Normal, Satpol PP hingga Perangkat RW Harus Lebih Aktif

Kompas.com - 18/05/2020, 10:31 WIB
Peta sebaran kasus Covid-19 di Jakarta. Data tanggal 17 Mei 2020. Situs Covid-19 Pemprov DKI JakartaPeta sebaran kasus Covid-19 di Jakarta. Data tanggal 17 Mei 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Hal ini menyusul adanya wacana relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) oleh pemerintah pusat.

Menurut Jhonny, PSBB memang tak selamanya bisa diterapkan. Namun, pengawasan dan kebiasaan selama PSBB justru harus dipertahankan.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Bersiap Terapkan Relaksasi PSBB dengan Protokol Kesehatan Lebih Ketat

"Saya katakan relaksasi terhadap PSBB di DKI kita sudah harus bersiap di bulan Juni. Dengan catatan, protokol kesehatan itu lebih ketat. Bekerja sama dengan Satpol PP memfungsikan toa-toa yang katanya buat banjir itu. Kenapa itu enggak difungsikan," ucap Jhonny saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Ia menuturkan, masyarakat sudah harus mulai terbiasa menerapkan gaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan Covid-19 seperti physical distancing, cuci tangan, serta pakai masker.

Pasalnya, tak selamanya kegiatan harus dibatasi hanya di rumah saja dan membiarkan perekonomian jatuh.

"Pak Gubernur juga jangan hanya konsultasi dengan ahli epidemi saja, ahli virus, kesehatan saja yang dibicarakan terus, tapi kita harus bicara juga orang-orang Tanah Abang, Pasar Senen, dan sebagainya, kita juga bicara soal pabrik-pabrik (buruh)," kata dia.

Baca juga: Istana: Relaksasi PSBB Belum Akan Diputuskan dalam Waktu Dekat

Selain melibatkan Satpol PP, kesadaran masyarakat mengenai "new normal" setelah PSBB harus digerakkan dari struktur pemerintah paling bawah seperti RT, misalnya.

"Artinya bagaimana menggerakkan masyarakat supaya gerakan melawan covid ini atau untuk kebersihan atau preventif dari gerakan masyarakat. Di mana basisnya? Ya di tingkat RW dengan melibatkan tokoh masyarakat," lanjut Sekretaris Komisi C ini.

"Kerja sama juga dengan puskesmas. Puskesmas juga jangan terlalu asyik dengan pengobatan. Ya kan awalnya puskesmas didirikan untuk tindakan preventif, nah bekerja sama," tambah Jhonny.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X