Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Bekasi Larang Warganya Mudik Lokal ke Kawasan Jabodetabek Saat Lebaran

Kompas.com - 18/05/2020, 12:05 WIB
Cynthia Lova,
Jessi Carina

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta warganya untuk tidak mudik lokal ke kawasan Jabodetabek saat hari raya Idul Fitri 1441 H.

Mudik lokal yang dimaksud adalah silahturahim ke rumah kerabat atau keluarga yang berada di kawasan Jabodetabek.

“Mudik lokal dalam wilayah saja dilarang, apalagi sampai ke Depok (Jabodetabek) ya,” ujar Rahmat melalui pesan tertulis, Senin (18/5/2020).

Selain diminta tak mudik lokal di kawasan Jabodetabek, Rahmat juga minta warganya untuk tidak menggelar acara halalbihalal atau silahturahim saat Lebaran.

Baca juga: Wakil Wali Kota Optimistis Warga Bekasi Akan Kembali Hidup Normal Usai PSBB Ketiga

Hal itu untuk mengurangi pergerakan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Seperti Lebaran sekarang karena tidak boleh halalbihalal ya, tidak banyak pergerakan,” kata dia.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Ia juga menyarankan warganya untuk tidak halalbihalal di dalam Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi saat Lebaran nanti.

Dengan tak banyak pergerakan masyarakat, ia optimistis dapat mengakhiri Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kembali hidup normal.

“Memang disarankan tidak dilakukan (mudik lokal maupun Jabodetabek), lebih baik disiplin kita akhri PSBB tahap 3 ini tanggal 26 mei di wilayah Jabodetabek,” ucap dia.

Baca juga: Berkurang 2, Tinggal 6 Kelurahan yang Masih Berstatus Zona Hijau di Kota Bekasi

Untuk membatasi pergerakan masyarakat yang keluar masuk Kota Bekasi, pihak Pemkot dan jajaran aparat kepolisian akan memantau pergerakan masyarakat di sejumlah check point.

Hal itu memastikan semua orang yang keluar masuk Kota Bekasi menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

“Karena prinsipnya kita akan memantau orang luar yang masuk ke Bekasi dengan memenuhi protokol kesehatan dan penerapan PSBB pembatasan pergerakan orang,” kata Tri.

Ia juga mengatakan, akan meminta jajaran polisi maupun Pemkot untuk tidak segan-segan memberi sanksi tegas masyarakat yang melanggar aturan PSBB.

Bahkan masyarakat akan diminta putar balik jika ketahuan bukan warga Bekasi.

“Pasti (akan diminta putar balik). Kita akan tetap optimalisasikan check point yang ada dan penerapan sanksi bila aturan tersebut dilanggar,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com