Kompas.com - 18/05/2020, 18:59 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAWali Kota Bogor Bima Arya usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengancam akan mencabut bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada warga jika uang tersebut ternyata digunakan untuk membeli barang non-pangan.

Bima mengatakan, dari hasil penelusurannya, terdapat sejumlah warga Kota Bogor yang menggunakan uang bansos dari Pemkot Bogor untuk membeli kebutuhan lain selain pangan.

"Kalau belanja sembako kami maklumi. Tapi kalau belanja pakaian ini yang agak mengecewakan. Sudah saya katakan bahwa lebaran tahun ini kita prihatin dulu. Kalau bantuan dari pemerintah dipakai beli baju, akan kita cabut bantuannya," ujar Bima, Senin (18/5/2020).

Sanksi bagi pelanggar PSBB

Ia juga mengatakan, selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap tiga di Kota Bogor, Pemkot Bogor akan terus melakukan pengawasan ketat. Pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap para pelanggar.

Baca juga: Langgar PSBB, Puluhan Warga Kota Bogor Dihukum Push Up Lalu Diberi Masker

Aturan mengenai sanksi sudah disusun dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB.

Disebutkan, seseorang yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada tempat dan fasilitas umum akan diberikan sanksi mulai dari kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum atau denda Rp 50.000 hingga Rp 250.000.

Sanksi lainnya, Pemkot Bogor akan menutup dan menyegel atau mengenakan denda sebesar Rp 1 juta hingga Rp 10 juta terhadap setiap sektor usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran PSBB. Ini berlaku untuk jenis sektor usaha yang tidak dikecualikan.

Sanksi juga berlaku untuk rumah makan atau restoran. Dalam aturan disebut restoran atau rumah makan sejenisnya harus membatasi layanan makan di tempat dan menerapkan layanan take away.

Baca juga: Masih Banyak Aktivitas Warga, DPRD Sebut PSBB Tahap III Kota Bogor Tidak Maksimal

Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara usaha atau penyegelan, dan denda sebesar Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
Valentino Simanjuntak dan Pentingnya Komentator Sepak Bola bagi Oki Kurnia yang Tunanetra

Valentino Simanjuntak dan Pentingnya Komentator Sepak Bola bagi Oki Kurnia yang Tunanetra

Megapolitan
Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X