Rotasi Pejabat Jelang Pilkada, Airin Akan Dipanggil Bawaslu Tangsel Selasa Besok

Kompas.com - 18/05/2020, 19:57 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya terus berupaya dalam melakukan pencegahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Bukit Pamulang Indah (BPI), Tangsel. Hal tersebut dikatakan pada saat berada di kawasan Puspitek, Setu, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020) KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya terus berupaya dalam melakukan pencegahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Bukit Pamulang Indah (BPI), Tangsel. Hal tersebut dikatakan pada saat berada di kawasan Puspitek, Setu, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan akan memanggil Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ke Kantor Bawaslu kawasan Serpong, Tangsel, Selasa (19/5/2020) besok.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan rotasi dan pelantikan 62 pejabat lingkup Pemkot eselon III dan IV jelang Pilkada 2020.

"Iya (pemanggilan Airin). Di undangan jam 10 pagi," kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat dihubungi, Selasa (18/5/2020).

Baca juga: Rotasi Pejabat Jelang Pilkada, Wali Kota Airin Akan Diperiksa Bawaslu Tangsel

Namun, kata Acep, sampai saat ini Bawaslu belum mengetahui siapa yang datang dalam pemanggilan tersebut.

"Tapi belum konfirmasi dari pihak pemkot siapa yang hadir," ucapnya.

Airin telah merotasi 62 pejabat lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rotasi dan pelantikan pejabat dinilai Bawaslu Tangsel berpotensi melanggar aturan karena dilakukan menjelang Pilkada.

Acep menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga: Airin Tak Larang Warga Tangsel Mudik Lokal ke Kawasan Jabodetabek Saat Lebaran

Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

"Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri," kata Acep saat dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Megapolitan
UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Megapolitan
Buat SIM Harus Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Polda Metro: Info Hoaks

Buat SIM Harus Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Polda Metro: Info Hoaks

Megapolitan
Ikut Vaksin Massal, Warga Bekasi Mulai Berdatangan ke Stadion Patriot

Ikut Vaksin Massal, Warga Bekasi Mulai Berdatangan ke Stadion Patriot

Megapolitan
Jalan Terjal Sutiyoso Wujudkan Transjakarta

Jalan Terjal Sutiyoso Wujudkan Transjakarta

Megapolitan
SMKN 24 Jakarta Siap Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

SMKN 24 Jakarta Siap Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Megapolitan
Catat, Ini 6 Lokasi Sentra Vaksinasi di Jakarta

Catat, Ini 6 Lokasi Sentra Vaksinasi di Jakarta

Megapolitan
Cara Mengecek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jabodetabek

Cara Mengecek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Dilema Wacana Pengetatan PSBB di Jakarta: Pendapatan Daerah Seret, Pandemi Terus Memburuk

Dilema Wacana Pengetatan PSBB di Jakarta: Pendapatan Daerah Seret, Pandemi Terus Memburuk

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Menikmati Layanan Ambulans Gratis, Begini Caranya

Warga Jakarta Bisa Menikmati Layanan Ambulans Gratis, Begini Caranya

Megapolitan
Ketua IDI Tangsel Imbar Umar Gazali Meninggal Dunia karena Covid-19

Ketua IDI Tangsel Imbar Umar Gazali Meninggal Dunia karena Covid-19

Megapolitan
Bertambah Lagi, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8.096 Orang

Bertambah Lagi, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8.096 Orang

Megapolitan
IGD RSUD Cengkareng Penuh, Pasien Antre di Lorong-lorong Rumah Sakit

IGD RSUD Cengkareng Penuh, Pasien Antre di Lorong-lorong Rumah Sakit

Megapolitan
Aksi Koboi di Taman Sari: Berawal Pesta Miras, Ditegur, lalu Rusak Mobil dan Tembak Warga

Aksi Koboi di Taman Sari: Berawal Pesta Miras, Ditegur, lalu Rusak Mobil dan Tembak Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X