Pengamat: Aturan Pemerintah Terkait Mudik Lebaran Membingungkan Masyarakat

Kompas.com - 19/05/2020, 06:24 WIB
Warga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj. ANTARA FOTO/Rony MuharrmanWarga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah menerapkan aturan bagi warga yang ingin keluar masuk wilayahnya. Pemda yang menerapkan aturan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Mereka yang bisa keluar masuk hanya yang memiliki surat izin. Itu pun terbatas hanya untuk beberapa kalangan yang memenuhi syarat.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah membuka kembali operasional sejumlah transportasi umum.

Belakangan pemerintah menyampaikan hanya mereka yang memenuhi ketentuan yang bisa menggunakan transportasi umum itu untuk ke luar kota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik mengakibatkan masyarakat bingung.

Baca juga: Airin Tak Larang Warga Tangsel Mudik Lokal ke Kawasan Jabodetabek Saat Lebaran

“Publik menurut saya bingung, aturannya ada sektoral masing-masing. Bingung masyarakat mau ikutin yang mana,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menilai aturan dari masing-masing sektoral yang menuntut untuk segera diikuti masyarakat seperti panggung politik.

Padahal seharusnya aturan itu diawali dengan sosialiasi.

"Kan aturannya ikut sektoral masing-masing. Yang mana yang mau diikuti, anehnya itu surat kan kalau mau dibuat harus sosialisasi dulu, harus ada proses sosialisasi, ada komponen, ada edukasi, itu namanya aturan. Semua aturan itu mau ditegakkan, ini kan masih-masing lembaga itu kan jadi panggung politik,” kata dia.

Menurut Trubus, masyarakat mulai bingung ketika ada Permenhub Nomor 25 tahun 2020 diterbitkan tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Terjaring Razia, Belasan Minibus yang Hendak Bawa Penumpang Mudik Langsung Dikandangkan

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Terima 23 Aduan Pungli Bansos di Kota Tangerang

Polisi Terima 23 Aduan Pungli Bansos di Kota Tangerang

Megapolitan
Puluhan Kios dan Lapak Rongsokan Terbakar di Bekasi Timur

Puluhan Kios dan Lapak Rongsokan Terbakar di Bekasi Timur

Megapolitan
Moge Kawasaki ER-6N Tabrak Motor di Bintaro, Pengendara Beat Tewas di Tempat

Moge Kawasaki ER-6N Tabrak Motor di Bintaro, Pengendara Beat Tewas di Tempat

Megapolitan
Motor Kurir Dicuri, Paket Senilai Rp2,7 Juta Juga Raib Digondol Maling

Motor Kurir Dicuri, Paket Senilai Rp2,7 Juta Juga Raib Digondol Maling

Megapolitan
Pasar Induk Buah dan Sayur Jatiuwung Mulai Beroperasi

Pasar Induk Buah dan Sayur Jatiuwung Mulai Beroperasi

Megapolitan
Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

Megapolitan
Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Megapolitan
UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Megapolitan
UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Megapolitan
Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Megapolitan
Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X