Pengamat: Aturan Pemerintah Terkait Mudik Lebaran Membingungkan Masyarakat

Kompas.com - 19/05/2020, 06:24 WIB
Warga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj. ANTARA FOTO/Rony MuharrmanWarga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah menerapkan aturan bagi warga yang ingin keluar masuk wilayahnya. Pemda yang menerapkan aturan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Mereka yang bisa keluar masuk hanya yang memiliki surat izin. Itu pun terbatas hanya untuk beberapa kalangan yang memenuhi syarat.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah membuka kembali operasional sejumlah transportasi umum.

Belakangan pemerintah menyampaikan hanya mereka yang memenuhi ketentuan yang bisa menggunakan transportasi umum itu untuk ke luar kota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik mengakibatkan masyarakat bingung.

Baca juga: Airin Tak Larang Warga Tangsel Mudik Lokal ke Kawasan Jabodetabek Saat Lebaran

“Publik menurut saya bingung, aturannya ada sektoral masing-masing. Bingung masyarakat mau ikutin yang mana,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2020).

Ia juga menilai aturan dari masing-masing sektoral yang menuntut untuk segera diikuti masyarakat seperti panggung politik.

Padahal seharusnya aturan itu diawali dengan sosialiasi.

"Kan aturannya ikut sektoral masing-masing. Yang mana yang mau diikuti, anehnya itu surat kan kalau mau dibuat harus sosialisasi dulu, harus ada proses sosialisasi, ada komponen, ada edukasi, itu namanya aturan. Semua aturan itu mau ditegakkan, ini kan masih-masing lembaga itu kan jadi panggung politik,” kata dia.

Menurut Trubus, masyarakat mulai bingung ketika ada Permenhub Nomor 25 tahun 2020 diterbitkan tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Terjaring Razia, Belasan Minibus yang Hendak Bawa Penumpang Mudik Langsung Dikandangkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 April: Ada 1.266 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.045 Pasien Dirawat

UPDATE 22 April: Ada 1.266 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.045 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jenazah Radhar Panca Dahana Akan Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Jenazah Radhar Panca Dahana Akan Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Megapolitan
Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia akibat Serangan Jantung

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia akibat Serangan Jantung

Megapolitan
UPDATE 22 April: Ada 615 Pasien Covid-19 di Tangsel

UPDATE 22 April: Ada 615 Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Obituari Radhar Panca Dahana: Berjuang untuk Seni dan Budaya Indonesia hingga Napas Terakhir

Obituari Radhar Panca Dahana: Berjuang untuk Seni dan Budaya Indonesia hingga Napas Terakhir

Megapolitan
Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Megapolitan
Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Megapolitan
Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Megapolitan
Saat Rizieq Shihab 'Ngamuk': Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Saat Rizieq Shihab "Ngamuk": Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Megapolitan
Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Megapolitan
Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Megapolitan
Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Megapolitan
Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Megapolitan
Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X