[POPULER JABODETABEK] Jemaah Tabligh Sebabkan Covid-19 Melonjak di Sunter Agung | Indonesia Paksakan New Normal saat Angka Kematian Tinggi

Menurut dia, PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan hingga buruh.

Belum lagi anggaran milik pemerintah yang tak selamanya bisa menjamin bantuan terhadap rakyat.

"Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Tapi, sudah tahu belum kalau semua bidang ekonomi enggak jalan, haduh kita enggak kuat. Orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang menyangkut urusan perut. Kalau lapar bisa kenyang sendiri enggak ada makan? Saya menginginkan siap-siap untuk relaksasi, bukan harus sekarang, nanti sesudah Lebaran ini kita siapkan," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indonesia dipaksa new normal saat angka kematian 3 kali lipat

Angka kematian akibat Covid-19 diperkirakan tiga kali lipat dari data kematian yang dirilis oleh pemerintah Indonesia setiap hari.

Pasalnya, data kematian yang dirilis pemerintah hanya mencantumkan jumlah pasien meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR di laboratorium.

Padahal, menurut panduan terbaru Badan Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kematian Covid-19 yang dilaporkan harus pula mencakup orang-orang yang meninggal dunia dengan gejala klinis diduga (suspect) Covid-19.

Mengacu pada hal ini, kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia harusnya dilaporkan.

Baca juga: Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menginvestigasi, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia --jika merujuk panduan WHO-- hingga 15 Mei 2020, telah menyentuh 4.848 kematian.

Dari 4.848 kematian itu, hanya 1.015 yang dirilis pemerintah (per 15 Mei 2020) sebagai kasus konfirmasi positif, dan 3.833 kematian suspect tidak diumumkan.

Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 Irma Hidayana menyebutkan, investigasi itu dilakukan untuk melacak kematian ODP dan PDP di 18 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Melihat Besarnya Kasus Kematian Suspect Covid-19 yang Tak Diumumkan Pemerintah Pusat

Delapan belas provinsi itu meliputi Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT, Riau, Sulawesi barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Data menunjukkan, jumlah kematian ODP/PDP rata-rata tiga kali lebih besar dari angka kematian positif Covid-19,” ujar Irma melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (18/5/2020) pagi.

Baca selengkapnya di sini.