Jungkir Balik Camat Tangani Lonjakan Covid-19 di Pademangan, Pusing Hadapi Warga yang Menolak Dites...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecamatan Pademangan merupakan salah satu dari zona merah Covid-19 di DKI Jakarta.

Jumlah pasien positifnya pun terbilang sangat tinggi, yakni mencapai 150 pasien, ditambah 72 orang lainnya yang masih harus menunggu hasil dari swab test.

Angka tersebut membuat aparat di Kecamatan harus ekstraketat dalam mengawasi warga agar yang terinfeksi virus corona tak semakin bertambah.

Camat Pademangan Mumu Mujtahid kemudian menceritakan bagaimana awal dari penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Baca juga: Kecamatan Pademangan Catat 150 Kasus Positif Covid-19 Per Hari Ini

Klaster pertama Covid-19 di Pademangan bermula dari seorang warga RW 011 Pademangan Barat yang merupakan jemaah tablig akbar dan baru pulang dari salah satu negara terjangkit, yakni India.

Ketika pulang, warga tersebut tidak menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya warga yang baru pulang dari negara terjangkit.

"Yang bersangkutan ini beraktivitas enggak sesuai protokol kesehatan Covid-19. Artinya, masih beraktivitas di masjid, masih ke mana-mana berinteraksi dengan warga lain," kata Mumu kepada Kompas.com, Senin (19/5/2020) malam.

Waktu itu, belum diketahui bahwa warga tersebut terinfeksi virus corona. Sampai suatu ketika, ia menjenguk kakaknya yang berada di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Mulai dari situ, aparat dari Kecamatan Pademangan bersama dengan puskesmas melakukan tracing penyebaran virus.

Baca juga: Ini Dua Faktor yang Membuat Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tertinggi di Jakarta

Dari hasil tracing di RW 011 tersebut, ternyata sudah cukup banyak warga yang tertular.

Melihat fakta tersebut, pada tanggal 6 April 2020 semua perangkat Kecamatan Pademangan kemudian sepakat melakukan rapid test massal di wilayah mereka.

Namun, upaya tersebut nyatanya tak mendapat sambutan baik di tengah masyarakat. Pada hari pertama penyelenggaraan rapid test massal, hanya 14 orang yang bersedia diperiksa.

"Kan banyak juga yang enggak mau di-rapid test, mereka takut dikucilkan atau apalah. Kemudian saya bilang enggak apa-apa, tapi bikin surat pernyataan kalau sakit tidak perlu diurus pemerintah. Akhirnya enggak ada yang berani," ucap Mumu.

Akhirnya, warga mulai bersedia mengikut rapid test yang rutin dilaksanakan setiap hari hingga saat ini.

Mumu mengatakan, hal itu mereka lakukan karena akan jauh lebih mudah menangani pasien positif yang masih tanpa gejala ketimbang baru ketahuan sudah sakit-sakitan.

Baca juga: Puluhan WNA Jemaah Tabligh Akbar Positif Bikin Kasus Covid-19 di Sunter Agung Melonjak

"Jadi saya tidak takut kalau Kecamatan Pademangan wah angkanya tinggi, saya pikirannya enggak begitu. Saya demi melindungi warga saya, penanganannya bakal lebih mudah ketika mereka masih sehat," ucap dia.

Benar saja, dari hasil rapid test tersebut, banyak sekali temuan di lapangan warga yang ternyata positif. Hampir setiap hari rapid test dilakukan, ada yang dinyatakan positif.

Dari 1.445 sampel rapid test, ada 593 orang yang dinyatakan reaktif. Angka tersebut yang kemudian memunculkan angka 150 pasien positif Covid-19.

Untungnya, kebanyakan dari mereka merupakan orang tanpa gejala (OTG) sehingga bisa tertangani dengan baik.

Buat dapur umum untuk mereka yang isolasi mandiri

Dari ratusan pasien positif tersebut, Mumu mengatakan bahwa sebagian di antara mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Mulanya, para warga yang isolasi mandiri itu mendapat bantuan makanan siap saji dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, bantuan itu hanya berlangsung selama 14 hari. Setelah itu, warga terdampak Covid-19 ini harus kembali mencari makanan sendiri.

Baca juga: Mal di Jakarta Dijadwalkan Kembali Beroperasi 8 Juni 2020

Kondisi seperti itu tentu dianggap mengkhawatirkan karena warga yang terinfeksi tersebut bisa kembali berinteraksi dengan orang lain ketika ia mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menyadari hal tersebut, Mumu lantas mengajak PNS yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk urunan demi memenuhi kebutuhan keluarga pasien positif tersebut.

"Awalnya kita belikan sembako 100 paket. Cuma waktu selesai bagikan sembako itu saya mikir mereka enggak bisa keluar cari untuk yang dimasak. Kepikiran saya, ya sudah bikin dapur umum. Jadi ya saya mulai aja dulu, nanti juga ada yang bantu kok," ujar Mumu.

Mumu lantas mengajak ibu-ibu PKK yang ada di Kecamatan Pademangan untuk memasak di dapur umum tersebut.

Dengan prinsip gotong royong yang tinggi, ibu-ibu PKK tersebut sampai membawa sendiri peralatan masak mereka untuk menolong sesama.

"Dari dana yang ada, saya hitung cuma kuat lima hari itu palingan. Tapi, ada yang tahu, banyak teman yang bantu mulai dari suplai elpiji, dana juga, wah lumayan ini," tutur Mumu.

Baca juga: Mal di Jakarta Siap Beroperasi Kembali dengan Protokol Kesehatan

Akhirnya dapur umum inilah yang menanggung gizi sehari-hari warga yang sedang isolasi mandiri, ataupun mereka yang terdampak karena keluarganya sedang diisolasi di rumah sakit hingga hari ini.

Pendistribusian makanan siap saji ini juga sebagai bentuk kontrol aktivitas warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Hadapi masalah sosial dampak pandemi

Tak berhenti di mereka yang terinfeksi Covid-19, masalah juga muncul pada warga yang protes terhadap pengetatan karantina wilayah yang ditetapkan.

Warga yang merasa ruang geraknya begitu dibatasi banyak yang protes bahkan membandel dengan melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Belum lagi, informasi sepotong-sepotong yang diterima warga sehingga menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat.

"Jadi mereka punya persepsi sendiri, ada polemik dalam tanda kutip pelonggaran PSBB-lah. Padahal, saya tegaskan enggak ada statement Presiden kalau ini dilonggarkan," kata Mumu.

Belum lagi isu sensitif seperti pelarangan ibadah secara berjemaah di masjid seperti shalat Jumat dan tarawih.

Baca juga: Fakta Kasus Daging Oplosan Sapi dan Babi di Tangerang, Kelabui Pembeli dengan Harga Murah

"Ada yang bilang, 'Pak, MUI katanya boleh,' berarti teman-teman dengarnya sepotong-sepotong. Coba lihat di fatwa MUI-nya, apakah sudah dibaca belasan halaman itu? Saya sudah. Di situ kan dibilang kalau zona hijau boleh, tapi kan Pademangan merah," ucap Mumu.

Ada juga pemahaman terkait teori konspirasi yang muncul, tetapi dipahami setengah-setengah oleh warga masyarakat sehingga membuat mereka berperilaku seenaknya.

Namun, dengan keterbatasan yang ada, Mumu memilih untuk tegas dalam penerapan pengawasan di lapangan.

Masjid-masjid terus diawasi agar warga tetap beribadah dari rumah. Teguran bagi mereka yang masih keluar rumah tanpa kepentingan mendesak serta penerapan protokol kesehatan.

"Kecamatan Pademangan akan aman, terjaga dari penularan, intinya patuh sama protokol kesehatan," ujar Mumu.

Mumu mengakui, masalah yang lebih besar dari Covid-19 ini bukanlah penyakitnya, tetapi dampak sosial kemasyarakatan yang terjadi.

Namun, masalah ini harus terus diatasi agar penularan tidak terus terjadi. Sebab, infeksi yang terus meluas akan mengakibatkan kesengsaraan ini terus berlanjut.

Mumu berharap apa yang telah ia lakukan bisa membuat masyarakat mengerti akan bahaya Covid-19 ini sehingga bisa patuh dan menekan angka penularan.