Kompas.com - 19/05/2020, 13:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Informasi mengenai tahapan Pilkada dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan beredar melalui jejaring WhatsApp.

Informasi tersebut memuat segala hal terkait tahapan Pilkada terbaru yang bersumber KPU, salah satunya berbicara soal mengaktifkan petugas panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemilihan suara (PPS) pada 30 Mei 2020.

Namun, Ketua Divisi Teknis KPU Tangsel Achmad Mudjahid Zein membantah bahwa informasi yang beredar tersebut bukan berasal dari KPU Tangsel.

Baca juga: Benyamin Davnie Mengaku Keberatan jika Pilkada Tangsel Diundur hingga 2021

"Informasi mengenai tahapan Pilkada itu bukan merupakan produk KPU," kata Mudjahid saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2020).

Mudjahid menjelaskan, saat ini KPU belum mengeluarkan informasi tentang tahapan Pilkada karena menyesuaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Pilkada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Peppu yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020) lalu, mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Komisi II Akan Rapat dengan KPU dan Mendagri soal Tahapan Pilkada 2020

"Sampai saat ini belum ada produk hukum atau peraturan KPU yang mengatur terkait tahapan, program dan jadwal pasca diterbitkannya Perppu," ucapnya.

Bahkan, kata Mudjahid, dalam melaksanakan tahapan Pilkada yang ditargetkan akan berlangsung Juli 2020 mendatang masih dalam tahap uji publik.

"Bahkan PKPU tahapan ini baru diuji publikan kemaren," tutupnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Megapolitan
Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Megapolitan
Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Megapolitan
Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Megapolitan
47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

Megapolitan
NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X