Kemendagri Setujui Mutasi Pejabat Pemkot Tangsel Jelang Pilkada

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan telah meminta keterangan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Apendi terkait mutasi 62 pejabat pada Jumat (15/5/2020) lalu.

Kepala BKPP mewakili Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang tak dapat hadir.

Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Slamet Santosa mengatakan, Bawaslu telah meminta keterangan terkait rotasi dan pelantikan tersebut.

Salah satunya dengan meminta bukti surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi.

"Tadi kita undang pihak Pemkot untuk menjelaskan dan memberikan surat dari Kemendagri tentang mutasi itu," kata Slamet saat dihubungi, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Mewakili Airin, Kepala BKPP Pemkot Tangsel Penuhi Panggilan Bawaslu Terkait Rotasi Pejabat

Bawaslu telah menerima surat rekomendasi Kemendagri nomor 821/2939/SJ yang diterima Pemkot Tangsel pada 22 April 2020.

Dalam surat tersebut tertulis telah adanya persetujuan, pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Tangsel.

"Surat sudah kita terima dan sudah kita periksa. Mutasi kalau Undang-undang nomor 10 tentang Pilkada, karena mendapatkan persetujuan dari Kemendagri diperbolehkan (mutasi)," ucapnya.

Slamet mengatakan, pihaknya berharap kedepannya Pemkot Tangsel berkoordinasi dengan Bawaslu jika akan melakukan mutasi pejabat sebelum pelaksanaan Pilkada.

"Ini kan mengenai komunikasi ya, komunikasi antarlembaga. Baiknya kita tahu terlebih dahulu. Sehingga tidak mempertanyakan lagi, kan begitu," ucapnya.

Baca juga: DPRD Tangsel Soroti Langkah Airin Rotasi Pejabat di Tengah Pandemi Covid-19

Sebelumnya, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany telah merotasi 62 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Beberapa pejabat yang dilantik adalah Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel.

Selain itu, TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP.

Namun, pelantikan pejabat dinilai Bawaslu Tangsel berpotensi melanggar aturan karena dilakukan menjelang Pilkada.

Baca juga: Benyamin Davnie Mengaku Keberatan jika Pilkada Tangsel Diundur hingga 2021

Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

"Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri," kata Acep saat dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).

Adapun, Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Pilkada Tangsel akan dimulai tahapannya pada Juli 2020.