Rotasi Pejabat, Kebijakan Airin Jelang Pilkada yang Dicurigai Bawaslu Tangsel

Kompas.com - 20/05/2020, 08:39 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan. dokumentasi Pemkot TangselWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melakukan rotasi terhadap 62 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan pada Jumat (15/5/2020).

Mutasi pejabat eselon III dan IV tersebut dilakukan atas pertimbangan pentingnya perhatian lebih dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani virus corona.

Dia ingin kepala OPD aktif dalam pencegahan penyebaran wabah itu.

"Saya ingatkan bahwa semua OPD (organisasi perangkat daerah) bertanggung jawab dalam proses penanganan Covid-19," ujar Airin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.

Airin berharap sejumlah pejabat yang telah menduduki posisi baru dapat membuktikan kinerja yang baik demi kemajuan Kota Tangsel.

Baca juga: Rotasi Pejabat Jelang Pilkada, Airin Akan Dipanggil Bawaslu Tangsel Selasa Besok

Beberapa pejabat yang dilantik adalah Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel.

Selain itu, TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP dan lainnya.

Kecurigaan Bawaslu

Namun kebijakan Airin tersebut justru menimbulkan kecurigaan Bawaslu Tangsel. Airin dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebab rotasi dan pelantikan pejabat itu berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada 2020, mendatang.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat 2 dalam UU tersebut, disebut para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Baca juga: DPRD Tangsel Soroti Langkah Airin Rotasi Pejabat di Tengah Pandemi Covid-19

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Megapolitan
Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Update 29 September: 40 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 1.583 Kasus

Megapolitan
Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Wisma Jakarta Islamic Centre Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Terpidana Mati yang Kabur dari Lapas Tangerang Sempat Pulang ke Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X