Mudik Lokal Dilarang, Dishub DKI Awasi Pergerakan Warga yang Terindikasi Mau Mudik dari Pakaiannya

Kompas.com - 20/05/2020, 16:00 WIB
Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian wabah COVID-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian wabah COVID-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mengawasi pergerakan orang di 33 titik pemeriksaan (check point) pada masa Lebaran 2020.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah warga yang hendak mudik lokal ke Bodetabek pada saat Lebaran nanti.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ada beberapa kriteria warga yang terindikasi akan mudik.

"Pada saat Idul Fitri atau hari kedua, itu sangat jelas, misalnya yang bersangkutan masih menggunakan gamis, berarti itu tidak akan melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Dishub DKI Bakal Derek Kendaraan Warga yang Nekat Mudik Lokal

"Atau yang bersangkutan pakai baju koko atau masih sarungan. Nah itu yang kami akan coba identifikasi," lanjut dia.

Pemprov DKI Jakarta memang tidak melarang pergerakan orang di kawasan Jabodetabek. Namun, pergerakan orang tersebut harus sesuai ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Karena itu, Syafrin berujar, Pemprov DKI melarang warga mudik, sekalipun hanya di kawasan Jabodetabek.

Selain pengawasan di 33 check point, petugas juga akan melakukan patroli untuk melarang warga mudik.

"Begitu ada indikasi terjadi mudik lokal, kami akan menghentikan kendaraannya, bisa mobilnya kami derek dan kami pindahkan," kata Syafrin.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kriteria pemudik yang dilihat dari pakaian tidak akan efektif untuk menunjukkan orang yang bersangkutan benar-benar akan mudik atau tidak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, PPKM Mikro Diklaim Efektif Tekan Penularan Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, PPKM Mikro Diklaim Efektif Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X