Anggota DPRD DKI: TNI, Polri dan Dinkes Harus Siap jika PSBB Dilonggarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan sejumlah aspek dipersiapkan dengan baik jika ingin melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia menyebutkan, hal-hal yang harus disiapkan adalah kontrol, penegakan, dan peran Dinas Kesehatan harus jelas.

"Kalau pemerintah sudah siap dengan segala risiko yang ada, kan faktanya ketika dilonggarin malah makin banyak. Jangan dilonggarin tapi akhirnya mencelakakan rakyat akhirnya pemerintah sengsara, rakyat sengsara, ekonomi makin lumpuh yang ujung-ujungnya lockdown sama dengan negara-negara lain," ujar Basri, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Puncak Pandemi Covid-19 di Depok Diprediksi Juni, Epidemiolog Harap PSBB Jangan Longgar

Ia pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian yang matang jika memutuskan untuk melonggarkan PSBB.

Apalagi pelonggaran PSBB bakal berdampak cukup serius bagi tenaga medis, aparat kepolisian, TNI, hingga SKPD.

"TNI, Polri, SKPD, siap enggak untuk penindakan? Dinas Kesehatan siap enggak tiba-tiba meledak rumah sakit? Dokter siap enggak? Obat-obatan siap enggak? Loh jangan dikorbankan rakyat, enak saja pimpinan buka longgar karena ini tapi baliknya nanti ke rakyat juga. Kalau itu sudah disiapkan, ya no problem," kata dia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyatakan, akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud, seperti dilansir Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5/2020), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Ada daerah yang menerapkan PSBB dengan ketat, sampai masyarakat pun sulit bergerak hingga sulit mencari uang.

Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujar Mahfud.